KETIK, MALANG – Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) membantu implementasi Satu Data Indonesia kepada masyarakat Desa Banturejo, Ngantang, Kabupaten Malang.
Bantuan tersebut sebagai salah satu dukungan terhadap reformasi birokrasi dan integrasi data nasional agar bantuan dari pemerintah dapat tepat sasaran.
Implementasi Satu Data dilakukan melalui program Pengabdian Masyarakat Tematik (PMT) yang dilaksanakan pada 15 Januari hingga 12 Februari 2026. Mahasiswa diminta untuk menata dan memutakhirkan data kependudukan demi mendukung pelayanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, setiap instansi pemerintah harus memiliki data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Dosen Pembimbing Lapangan, Agustinus Ghunu, ketepatan data kependudukan di tingkat desa, penting untuk menentukan akurasi penyaluran bansos.
Selain itu, ketepatan data juga berguna untuk menyusun daftar pemilih, hingga merencanakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan kesinkronan data yang dimiliki oleh pemerintah desa hingga pemerintah pusat demi mendukung integrasi data nasional.
“Tanpa pembenahan administrasi di tingkat desa, integrasi data nasional hanya menjadi agenda normatif. Data di hulu harus akurat dan mutakhir agar kebijakan pembangunan, bantuan sosial, hingga pelayanan publik benar-benar presisi dan berkeadilan,” ujarnya.
PMT ke-IV yang dilakukan oleh Kelompok 14 tak hanya melakukan verifikasi dan pembaruan data administrasi penduduk, namun juga mendampingi perangkat desa dalam menata dokumen. Termasuk menyelaraskan pencatatan agar lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.
Dengan demikian arsip desa menjadi lebih berkualitas dan memperkuat fonsasi dalam mengambil kebijakan di tingkat desa. Ketua Kelompok 14, Hendrianus Ido menjelaskan bahwa melalui program yang dijalankan, mahasiswa dapat melihat langsung pentingnya data yang terintegrasi dengan baik.
“Kami melihat langsung bagaimana satu kesalahan data bisa berdampak pada hak warga. Dari desa, kontribusi pemutakhiran data ini menjadi bagian dari ekosistem besar reformasi birokrasi berbasis data,” ujarnya.
Kepala Desa Banturejo, Suyatno Irfan Rosyidi turut mengapresiasi inisiatif para mahasiswa Administrasi Publik Unitri. Ia mengaku sangat terbantu dalam menjaga kualitas data untuk menentukan efektivitas kebijakan di desa.
“Data yang tertib dan mutakhir membantu kami memastikan program tepat sasaran. Pemutakhiran ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pelayanan publik,” ujarnya. (*)
