KETIK, SURABAYA – Mahfud MD menyebut Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu bagian yang berandil besar dan turut berpartisipasi penuh dalam membangun, mendirikan Republik Indonesia, lalu menjaga dari rongrongan kemudian menjaga kemerdekaan bersama-sama seluruh elemen bangsa.
Lanjut Mahfud, oleh sebab itu peran ke-Jawa Timuran harus dijaga untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan hanya untuk Jawa Timur, tetapi untuk keberlangsungan NKRI.
Itu disampaikan Mahfud MD saat memberikan kuliah umum di Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Provinsi Jatim, yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, para wakil rakyat, serta forkopimda plus dan unsur TNI, di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jatim, Minggu 12 Oktober 2025.
Mahfud memberikan penekanan, bahwa kemajemukan Jatim harus tetap dijaga. Sambil memberikan contoh bahwa di Timur Tengah ada negara yang hanya memiliki 6 suku tetapi selalu bertikai dan kemudian negaranya pecah.
Sementara, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnik atau suku bisa bertahan, itu yang harus dijaga agar tidak terpecah. Dan, Jawa Timur disebut memiliki peran penting menjaga keutuhan, harus dipertahankan.
"Karena, saham Jawa Timur untuk NKRI ini sangat besar," ujar Mahfud Md.
Sementara, saat ditanya soal pondok pesantren, utamanya terkait pasca ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khaziny di Buduran, Sidoarjo, dan muncul wacana atau usulan biaya pembangunannya diambilkan dari APBN, Mahfud Md menegaskan, ponpes harus direvitalisasi, bahwa modal ketangguhan dan modal akhlak serta modal etika itu di cetak di pesantren-pesantren secara lebih ketat.
"Bukan di lembaga lain tidak ada, tetapi sama. Tapi, nasionalisme yang dicetak di pesantren itu disertai contoh, tentang hidup sederhana dan hidup jujur itu dimulai di pesantren dan diberikan contoh oleh kiai-kiainya. Santri dan pesantrennya itu merupakan satu kesatuan dengan ikatan yang sangat kuat. Sejak dulu, pesantren itu mandiri mencetak orang-orang hebat. Itu aja ya, soal pesantren," terang Mahfud.
Sementara, untuk mengurai persoalan yang terjadi khususnya tentang pondok pesantren, dirinya menyarakan persoalan diselesaikan secara baik.
"Hukum ada aturannya sendiri, di dalam hukum juga ada Hukum Restoratif, Kemanfaatan, Keadilan ada Kepastian dan itu supaya diramu agar tidak membuat kesan trauma," katanya sambil berjalan memecah kerumunan wartawan, keluar dari ruang sidang Paripurna.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Gubernur Khofifah menyebut Mahfud Md ibarat peluru yang tak terkendali.
"Mohon maaf kepada yang hadir, termasuk forkopimda plus, instansi vertikal dan unsur TNI. Saya sampaikan, bahwa di usianya yang ke 80, Jawa Timur tak hanya mampu bertahan tetapi terus berbenah ke arah kemajuan, meski kita akui sarat dengan dinamika," ujar Gubernur Khofifah.
Lanjut Khofifah, perjalanan dan dinamikanya hingga Jawa Timur di usia ke 80, itu hendaknya dimaknai sebagai pembelajaran, mulai situasi ekonomi global, perubahan kebijakan nasional yang bergerak cepat. Hingga tuntutan adaptasi terhadap perkembangan dan revolusi digital yang masif.
"Namun, berkat sinergi dan soliditas khususnya antara Pemprov Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur, serta seluruh steakholder dan dukungan masyarakat yang tidak pernah surut, kita berhasil melewati berbagai kita berhasil melewati masa-masa yang fluktuatif tersebut dengan semangat kolaborasi yang luar biasa. Kebersamaan ini penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan," urai Khofifah.
Ditegaskan, hubungan eksekutif dan legislatif di Jawa Timur bukan sekedar hubungan kelembagaan, melainkan kemitraan strategis yang dilandasi amanat rakyat.
"DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi mitra yang kritis dan konstruktif untuk mengawal kebijakan yang ditentukan dan benar-benar berpihak kepada masyarakat," pungkasnya. (*)
