KETIK, JEMBER – Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Masyarakat Jember (AMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa, 9 September 2025.
Seperti demo sebelumnya, mereka menuntut DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI, termasuk pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta dorongan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Aksi ini menjadi kelanjutan demonstrasi sebelumnya di Mapolres Jember pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Massa yang mayoritas berasal dari DPC GMNI Cabang Jember membawa spanduk, poster, dan pengeras suara untuk menegaskan sikap politik mereka.
Koordinator lapangan aksi, Abdul Aziz Al-Fazri, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk konsistensi perjuangan rakyat.
“Gerakan ini lahir dari amarah masyarakat Jember. Kami mendesak DPRD agar tidak hanya mendengar, tetapi juga berkomitmen menyampaikan aspirasi kami ke pusat,” tegas Abdul Aziz kepada wartawan di sela-sela aksi.
Mahasiswa menyodorkan sembilan tuntutan utama, di antaranya:
- Membebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi.
- Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat.
- Mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena dinilai gagal menegakkan prinsip kemanusiaan.
- Mereformasi institusi Polri agar kembali ke fungsi pengayom masyarakat.
- Membuka transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
- Mereformasi sistem kaderisasi partai politik.
- Mengembalikan fungsi TNI sebagai pertahanan negara melalui revisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
- Mendesak DPR RI dan DPRD Jember membahas kebijakan yang berpihak pada kedaulatan rakyat.
Menanggapi demonstrasi tersebut, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyatakan kesiapannya untuk membawa aspirasi mahasiswa ke DPR RI.
“Kami akan mendukung dan menyampaikan tuntutan massa aksi ini ke pusat. Aspirasi masyarakat Jember adalah amanah yang harus kami perjuangkan,” kata politikus Partai Gerindra itu di hadapan demonstran.
Halim menambahkan, DPRD bersama Pemkab Jember juga tengah membahas sejumlah regulasi daerah, termasuk Perda Pertanian.
“Kami harus berbenah agar ekonomi masyarakat Jember benar-benar bergerak. Jika ekonomi kuat, kesejahteraan rakyat pasti meningkat,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 11.20 WIB hingga 13.20 WIB itu sempat diwarnai perdebatan antara mahasiswa dan anggota dewan. Setelah menerima pernyataan sikap tertulis dari pimpinan DPRD, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (*)
