KETIK, SURABAYA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X di Jakarta, pada 24 hingga 26 Juni 2025. Momentum strategis merumuskan arah kebijakan pertanian nasional yang lebih berpihak kepada petani.
Dalam forum nasional tersebut, HKTI Kota Surabaya menyuarakan harapan agar terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Pertanian menjadi salah satu agenda prioritas.
Ketua HKTI Perwakilan Kota Surabaya, Anna Luthfie, menekankan bahwa sektor pertanian saat ini membutuhkan dorongan nyata dalam proses hilirisasi agar hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi diyakini menjadi kunci meningkatkan nilai tambah, kesejahteraan petani, dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global.
"Lewat Munas ke-10 ini HKTI Surabaya berharap lahir Satgas Hilirisasi Agriculture di Kementerian Pertanian guna fokus di pasca panen dan pasar (hilir)," katanya kepada Ketik, Selasa, 24 Juni 2025.
Menurutnya, kehadiran Satgas Hilirisasi Agriculture dalam rangka mendorong nilai tambah produk menuju kesejahteraan petani.
"Dari HKTI lahir Korporasi Usaha Tani dengan ditandai proses konsolidasi Lahan. Konsolidasi lahan menjadi sebuah keniscayaan, sehingga tidak ada lagi lahan yang mangkrak, seluruh lahan yang ada harus menjadi lahan produktif," jelasnya.
Lebih lanjut, HKTI Surabaya juga mendorong agar Munas kali ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada regenerasi petani, peningkatan akses teknologi pertanian, dan penataan sistem tata niaga yang adil dan transparan.
"HKTI menciptakan ekosistem pertanian terpadu sebagai produsen bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG), menguatkan program Koperasi Merah Putih dan desa maju, mandiri serta rakyatnya sejahtera, karena sejatinya desa adalah pertanian," tutur Anna.
Menurutnya, peran desa tidak hanya sebatas penghasil bahan pangan, tetapi juga sebagai pusat inovasi, edukasi, dan transformasi pertanian ke arah yang lebih modern. Hilirisasi, digitalisasi pertanian, serta regenerasi petani harus bermula dari desa.
"Membangun desa agar rakyatnya kuat dan sejahtera berarti dengan jalan membangun sektor pertanian yang sungguh-sungguh dan sejati dengan ditandai mulai dari politik anggaran dari APBN dan APBD provinsi dan kab/kota yang berpihak dan proporsional," jelasnya.
Ia menambahkan HKTI mulai mengambil langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan pertanian dengan merestorasi sumber-sumber mata air di berbagai wilayah.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap makin menurunnya kualitas dan kuantitas air di lahan pertanian, yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani.
"Dengan Program Tilik Belik dan menanam minimal pohon trembesi, bambu, beringin di setiap desa. Air adalah kunci," pungkas Anna Luthfie Ketua HKTI Surabaya. (*)
Sumber: www.porprovjatim.com
