KETIK, MALANG – Lebih dari 1,3 juta kendaraan diprediksi akan memasuki Kota Malang selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2,71 persen dibandingkan momen Nataru sebelumnya.
Untuk prediksi kendaraan yang masuk ke Kota Malang pada masa Natal 2025 terdiri dari 188.017 R4, 538.246 R2, 29.295 truk, dan 3.822 bus. Sedangkan prediksi ke daraan yang masuk pada Tahun Baru 2026, 162.148 R4, 419.433 R2, 15.911 truk, dan 2.162 bus.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan Kota Malang sangat memungkinkan menjadi titik sentral untuk destinasi wisata maupun jalur lintasan.
"Misalnya, jika arah ke Kota Batu sudah penuh, arus kendaraan akan dialihkan melalui Tol Pakis atau Tol Madyopuro," ujar Jaya, Sabtu, 20 Desember 2025.
Beberapa titik diprediksi menjadi area rawan kepadatan. Mulai dari sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga MCC, arah Madyopuro, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Borobudur hingga ke arah Universitas Brawijaya.
"Fokus utama kami adalah mengatur arus masuk ke Kota Malang dari arah Jalan Ahmad Yani," lanjutnya.
Nantinya rekayasa lalu lintas bersifat insidental akan dilakukan oleh Polresta Malang Kota, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih pos pelayanan, pos pantau, dan pos pengamanan pun telah terpasang di beberapa titik di Kota Malang.
"Selain itu, kami memanfaatkan teknologi IT seperti ATCS dan CCTV untuk pemantauan real-time," sebutnya.
Begitu pula untuk potensi kepadatan di area Gereja Ijen dan Kayutangan. Skema antisipasi dilakukan sepetti tahun-tahun sebelumnya.
"Sudah kami antisipasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejauh ini tampaknya tidak ada rekayasa ekstrem di area tersebut, namun tetap dalam pengawasan," jawab Jaya.
Dalam menanggulangi potensi kemacetan, Kota Malang juga berkoordinasi dengan Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Khususnya titik kepadatan yang biasa terjdi di Kabupaten Malang yakni Kacuk hingga ke arah pabrik gula Kebon Agung.
"Masalah transportasi ini sifatnya integrasi sektoral. Jadi Malang Kota dan Kabupaten tidak bisa bicara sendiri-sendiri, kita harus menjadi satu kesatuan koordinasi," tutupnya. (*)
