KETIK, TRENGGALEK – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti pengelolaan anggaran dan data pada Dinas komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra di Aula Banmus DPRD setempat, Senin 10 November 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Husni Tahir menyebut bahwa dasar dari pengelolaannya masih belum optimal atau berbasis pada data agar bisa terasa manfaatnya.
Sehingga, pihaknya mendorong agar ada perubahan cara berfikir dalam menyusun sebuah perencanaan.
"Intinya harus sesuai data dan kebutuhan. Dasarnya jelas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) bupati," ucapnya.
Politisi senior Hanura ini menyampaikan, selama ini pihaknya melihat jika sistim penganggaran masih bersifat administratif tanpa mempertimbangkan asas manfaat. Tak terkecuali dari sisi efektivitas yang berdampak langsung kepada masyarakat Trenggalek.
"Penganggaran itu harus logis dan sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.
Ia mencontohkan terkait anggaran di Diskominfo untuk konten yang menyentuh angka Rp 200 juta. "Kayaknya ini perlu dievaluasi," tandasnya.
Pembuatan konten harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Tak terkecuali berdampak langsung kepada masyarakat. "Artinya, harus betul-betul dikaji dan bisa menjadi bahan evaluasi," ujarnya.
Ia berharap, dalam situasi efesiensi anggaran, OPD harus lebih cermat dalam memilah, sehingga perlu ditanyakan apakah anggaran ini muncul setiap tahunnya.
"Sekali lagi perlu kecermatan dalam menganggarkan kegiatan di setiap tahunnya. Pendeknya harus disesuaikan dengan kebutuhan," tandasnya. (*)
