KETIK, TRENGGALEK – Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf berkesempatan datang ke Kabupaten Trenggalek dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Gus Ipul sapaan dia langsung memberikan pujian Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atas capaian terkait kepedulian dalam pengelolaan data sosial.
"Pada dasarnya kita ingin berkolaborasi. Kabupaten Trenggalek termasuk paling peduli terhadap rekam data. Tak terkecuali punya cara untuk mensinkronkan data dari pusat, provinsi, dan daerah," kata Gus Ipul di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek, Senin 30 Maret 2026.
Gus Ipul menyebut, DTSEN merupakan bagian penting dari kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Salah satu tujuannya adalah basis data terpadu sebagai kontrol dalam perencanaan dan penyaluran bantuan dan program dari pemerintah.
Validasi data merupakan kunci utama dalam rangka mensukseskan program bantuan nasional. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) bisa tepat sasaran dan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat.
"Kan data itu dinamis. Bisa berubah-ubah setiap saat. Jadi perlu ada pemutakhiran data serta koordinasi hingga ke tingkat desa," tuturnya.
Ia menambahkan, peran penting Pemkab dalam rangka menjangkau kelompok invisible people yaitu masyarakat yang belum terdata dan terpinggirkan dalam akses perlindungan sosial.
"Ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa merangkul mereka agar bisa mendapat perlindungan dari pemerintah dan punya masa depan lebih baik," tandasnya.
Mendapat apresiasi dari Mensos, Bupati Trenggalek Mas Ipin sapaan dia, menegaskan jika integrasi data menjadi tantangan utama yang harus kita hadapi.
"Kita ingin data tersebut bisa terintegrasi dari pusat melalui BPS dan kita siapkan GERTAK," ujarnya.
Mas Ipin mengatakan, di tingkat desa sebenarnya Pemkab sudah mendorong untuk mengoptimasi peran operator untuk senantiasa memantau bila ada pemberitahuan data.
"Tadi pak Menteri sudah menyampaikan jika operator di desa harus bisa mengoperasikan sistem. Pendeknya, harus ada pengecekan setiap hari agar perusahaan data bisa terpantau," tuturnya.
Ia menuturkan, pelayanan administrasi kependudukan sudah kita cover dengan program Mening Deh yang memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki dokumen resmi.
"Saat kita sidak di rumah warga masih ada mbah-mbah yang berusia 60 tahun tidak memiliki KTP. Oleh karena itu Mening Deh hadir setiap Minggu," tegasnya.
Ia mengakui jika ribuan masyarakat Trenggalek penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sempat di non aktifkan oleh pusat termasuk masyarakat yang menderita penyakit kronis.
"Padahal mereka butuh KIS agar bisa mendapat pelayanan dan fasilitas pengobatan di Rumah Sakit," tukasnya.
Sekarang ini, kita punya BAZNAS yang bisa mengcover pelayan kesehatan masyarakat, meskipun anggaran sangat terbatas.
"Mudah-mudahan dengan pemutakhiran data melalui DETSEN bisa menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Trenggalek agar visi pemerintah hadir di tengah masyarakat bisa terealisasi," tutupnya. (*)
