KETIK, SURABAYA – Kodam V Brawijaya menurunkan satuan setingkat peleton atau 30 personel yang akan melakukan penjagaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim serta 10 personel yang disiagakan di Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di Jawa Timur. Kepastian ini setelah dilakukan apel gelar pasukan kesiapan personel di lapangan Kejati Jatim.
"Pengamanan dari TNI ini justru untuk memastikan independensi penegakan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan jaksa dalam melaksanakan tugasnya bisa terjaga keamanannya," kata Kepala Kejati Jatim Kuntadi usai gelar pasukan di Kejati Jatim, Rabu, 9 Juli 2025.
Kuntadi menekankan bahwa pengamanan ini tidak hanya untuk melindungi personil Kejaksaan, tetapi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan secara independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. "Kita harus memastikan bahwa independensi penegakan hukum itu bisa tercipta, sehingga kita bisa menciptakan pelayanan hukum prima untuk masyarakat," ujarnya.
Pengamanan dari TNI ini akan dilakukan secara terukur dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan sedang melakukan tindakan yang tidak independen. "Kita akan menggerakkan pengamanan jika suatu penanganan perkara di suatu daerah membutuhkan kekuatan pengamanan, dan itu akan terukur sehingga dipastikan bahwa independensi itu bisa tercipta," kata Kuntadi.
Upacara gelar pasukan di Kejati Jatim, Rabu, 9 Juli 2025. (Foto: Khaesar/Ketik)
Kuntadi menambahkan bahwa tujuan utama dari pengamanan ini adalah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang dapat mempengaruhi independensi penegakan hukum. "Kita harus mencegah agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang menjadi korban adalah rakyat," ujarnya.
Dengan demikian, Kuntadi berharap bahwa pengamanan dari TNI ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum di Jawa Timur, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan hukum yang prima dan independen. "Intinya kita menciptakan pelayanan hukum prima untuk masyarakat," kata Kuntadi.
Sementara, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mengatakan, apel gelar kesiapan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan material TNI yang siap diperbantukan untuk mendukung pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Jawa Timur. "Kita melaksanakan apel gelar kesiapan untuk mengecek kesiapan personel maupun material yang siap diperbantukan," kata Rudy.
Mekanisme penjagaan di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rudy mengatakan bahwa TNI siap membantu sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. "Pada prinsipnya kita jajaran TNI siap membantu sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan di kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi," ujarnya.
Rudy menambahkan bahwa jumlah personel yang akan disiapkan untuk pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri akan disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan ST Kasad nomor 1192 tahun 2025, maksimal 1 satuan setingkat peleton atau 30 personel untuk pengamanan di Kejati dan 1 SSR atau 10 personel di tiap-tiap Kejaksaan Negeri. Namun, jumlah personel dan perlengkapan akan disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
"TNI siap memberikan dukungan pengamanan secara fisik dan non fisik kepada rekan-rekan di jajaran Kejaksaan Jawa Timur," kata Rudy. (*)
