KETIK, MALANG – Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Malang sebesar Rp 3.507.693 akan diberlakukan pada 1 Januari 2024. Kenaikan tersebut diharapkan tidak disertai dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan.
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan turut menyoroti kekhawatiran tersebut. Pemkot Malang bersama Dewan Pengupahan berupaya mencari cara agar kenaikan UMK sebesar 6 persen tersebut tidak berdampak negatif bagi perusahaan maupun karyawan.
"Ini salah satu yang juga perlu kami kawal. Artinya dengan adanya kebijakan, semua sudah duduk bareng, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dampak dari kenaikan 6 persen ini," ujarnya.
Sementara itu Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arief Tri Sastyawan menjelaskan hingga kini belum ada laporan tertulis terkait perusahaan yang tidak sanggup. Apabila dalam perjalanannya ditemukan, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan pengawasan langsung dari Pemprov Jatim.
"Walaupun ada mekanisme tidak sanggup dan sebagainya karena ada fenomena kenaikan pajak, nanti kita rapatkan. Paling tidak pengawasan ini menjadi kewenangan provinsi," ujarnya.
Untuk itu Arief berharap kenaikan UMK ini tidak diikuti dengan gelombang PHK yang terjadi di Kota Malang. Terlebih terdapat sekitar 21.000 pekerja di Kota Malang yang akan terdampak terhadap kebijakan baru ini.
"Seharusnya (kenaikan UMK) ini harga mati. Tetapi kita melihat kondisi karena sekarang kan tidak baik. Ada kenaikan pajak, walaupun tidak semua. Tapi makanya kita buka posko itu di MPP, kalau perlu setahun kita buka," terangnya.
Tak hanya itu, kenaikan UMK Kota Malang juga diharapkan tidak berdampak pada banyaknya perusahaan yang tutup. Untuk itu jika terdapat perusahaan yang merasa tidak sanggup, akan dicarikan solusi bersama Dewan Pengupahan.
"Makanya nanti kita lihat dulu berapa laporan pengusaha yang merasa keberatan dengan UMK ini. UMK ini ibarat buah simalakama bagi kami, pengusaha supaya minta tidak naik, di satu sisi pekerja minta naik. Akhirnya kita jembatani, pastinya ada kenaikan terus," pungkasnya.(*)
Kenaikan UMK Kota Malang Diharapkan Tanpa Gelombang PHK
23 Desember 2024 19:27 23 Des 2024 19:27
Ilustrasi pekerja di Kota Malang. (Foto: Lutfia/Ketik.co.id)
Trend Terkini
2 Februari 2026 11:49
Dana BGN Seret, Distribusi MBG di Tuban Terganggu, 5 Dapur SPPG Tutup Sementara
5 Februari 2026 12:42
Kota Madiun Memanas! Kawat Berduri Mengitari Padepokan Agung PSHT Jelang Parluh Kubu R. Moerdjoko
3 Februari 2026 11:38
Siapkan 75.000 Porsi Makanan, Ini 6 Titik Lokasi Dapur Umum Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Kota Malang
30 Januari 2026 15:30
Panitia Seleksi Umumkan 3 Besar JPT Pratama Brebes, Ini Daftarnya
2 Februari 2026 13:35
Tolak Parluh 2026, Ratusan Warga PSHT Berbagai Wilayah Hitamkan Alun-alun Madiun
Tags:
UMK Kota Malang phk karyawan Kota MalangBaca Juga:
DLH Kota Malang Koordinir 7 Unit Mobil Toilet untuk Jemaah Mujahadah Kubro 1 Abad NUBaca Juga:
Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Polinema Berlanjut, Saksi Ungkap Adanya Dugaan Rekaya Tanah dan Aliran DanaBaca Juga:
Jemaah Mujahadah 1 Abad NU Wajib Tahu, Ini 32 Surga Kuliner Legendaris di Area Stadion GajayanaBaca Juga:
Gempa Pacitan M 6,4 Terasa Hingga Malang, KAI Sempat Hentikan Sementara Perjalanan KeretaBaca Juga:
Tanpa Persiapan Khusus, Kampung Kayutangan Heritage Siap Terima Jemaah Mujahadah Kubro 1 Abad NUBerita Lainnya oleh Lutfia Indah
6 Februari 2026 13:22
DLH Kota Malang Koordinir 7 Unit Mobil Toilet untuk Jemaah Mujahadah Kubro 1 Abad NU
5 Februari 2026 17:15
Mujahadah Kubro 1 Abad NU Jadi Benteng Ukhuwah PWNU Jatim, Gus Kikin: Masa Gak Islah?
5 Februari 2026 16:06
Jemaah Tenang! Mini ICU dan 585 Nakes Siaga di Stadion Gajayana Selama Mujahadah Kubro 1 Abad NU
5 Februari 2026 15:27
DLH Kota Malang Siagakan 500 Petugas Kebersihan di Mujahadah Kubro 1 Abad NU
5 Februari 2026 14:56
100 Anggota Pramuka Kota Malang Siap Turun Jalan Layani Jemaah Mujahadah Kubro 1 Abad NU
