Jabatan Tak Sesuai Kompetensi, Puluhan Pejabat di Kota Malang Kena Mutasi

KETIK, MALANG – Puluhan pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Malang telah dimutasi. Dalam pengambilan sumpah jabatan, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan mutasi tersebut disebabkan banyaknya pejabat yang menempati posisi tak sesuai dengan kompetensinya.

Penilaian tersebut telah dilakukan wahyu setelah tujuh bulan menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang. Dengan penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi, diharapkan dapat memberikan dampak pada kinerja masing-masing OPD.

"Tujuh bulan lebih kan saya di sini, ini banyak pejabat yang menurut saya tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi akan berpengaruh dengan kinerja dari OPD tersebut," ujar Wahyu pada Jumat (3/5/2024).

Dalam prosesnya, Tim Penilai Konerja (TPK) dari Sekretaris Daerah Kota Malang telah mendata dan mengajukan terkait proses mutasi tersebut. Setelah melewati beberapa proses akhirnya Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri RI pun menyetujui usulan tersebut.

"Ada beberapa OPD, baik lurah, camat, kebetulan juga ada yang pensiun. Mau tidak mau organisasi ini harus settle maka dengan pertimbangan tersebut kita melakukan mutasi dan promosi. Prosesnya juga panjang, ini semua berdasarkan pengajuan kita ke BKN dan Kemendagri," lanjutnya.

Tak hanya itu dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pelantikan lurah. Nantinya pelantikan tersebut akan disertai dengan Ketua TP PKK masing-masing wilayah. Menurut Wahyu baik lurah maupun Ketua TP PKK Kelurahan memiliki tanggungjawab bersama dalam mengelola wilayahnya.

"Saya minta lurah dan lainnya akan kita lantik dalam waktu dekat dengan menggunakan PDU dan harus didampingi Ketua TP PKK. Jadi tahu tugasnya sebagai kepala wilayah seperti apa. Sama-sama punya tanggung jawab," ungkap Wahyu.