Isu Pelantikan Eselon III dan IV di Pemkab Lebak Mencuat, BKPSDM Tegaskan Belum Ada Proses

KETIK, LEBAK – Kabar mengenai rencana pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak belakangan ini terus berhembus dan menjadi perbincangan di kalangan aparatur sipil negara (ASN). 

Isu tersebut mencuat setelah beredar informasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebutkan akan adanya perombakan pejabat struktural dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, perombakan tersebut dikabarkan akan menyasar sejumlah jabatan eselon III dan IV di beberapa OPD di Kabupaten Lebak. 

Namun hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari pihak Pemkab Lebak terkait kebenaran informasi tersebut.

Sebagai catatan, Pemkab Lebak sebelumnya telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat pada 27 November 2025 lalu. 

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 22 pejabat eselon II dan pejabat eselon III resmi dilantik untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.

Menanggapi isu yang kembali berkembang, wartawan mencoba mengonfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak, Fakhry Fitriana.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tahapan maupun proses yang mengarah pada pelantikan pejabat eselon III dan IV.

“Belum ada proses apa pun terkait pelantikan eselon III dan IV. Sampai sekarang juga belum ada pembahasan atau agenda resmi,” ujar Fakhry saat dikonfirmasi wartawan ketik.com, Minggu 18 Januari 2026.

Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, serta akan disampaikan secara resmi kepada publik.

Fakhry mengimbau kepada para ASN di lingkungan Pemkab Lebak agar tetap fokus menjalankan tugas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Masyarakat dan ASN diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)