KETIK, BLITAR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, dalam masa reses sidang II tahun 2025 menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Kamis 3 Juli 2025.
Tidak hanya sebagai ajang serap aspirasi, pertemuan ini juga menjadi ruang strategis membangun konsolidasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih dari tiga kecamatan: Bendosari, Bakung, dan Wonotirto.
Acara yang berlangsung di kantor Desa Bendosari itu dihadiri oleh para kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengelola koperasi. Fokus utama diskusi adalah memperkuat sinergi lintas lembaga desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Guntur Wahono, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi antara kepala desa, BUMDes, dan koperasi adalah fondasi penting bagi pembangunan desa yang maju dan mandiri.
“Tiga pilar ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus saling mendukung, saling menguatkan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih fungsi yang justru memperlambat kemajuan,” tegasnya di hadapan para peserta.
Ia menilai bahwa keselarasan visi antara para pelaku pembangunan desa menjadi kunci agar program-program ekonomi bisa berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Maka dari itu, pertemuan ini dirancang sebagai forum terbuka untuk menyatukan pemahaman dan arah kebijakan desa.
“Saya ingin dalam forum ini, tidak ada lagi kebingungan atau ketidaksinkronan. Semuanya terbuka. Semua tantangan bisa kita bicarakan dan cari solusinya bersama,” imbuh Guntur.
Salah satu perhatian khusus yang disampaikan Guntur adalah pentingnya penguatan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penggerak ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, koperasi bukan sekadar lembaga formal, tetapi harus menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berdampak nyata.
“Koperasi yang sehat akan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kalau dikelola secara profesional dan transparan, koperasi bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program-program pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Dukungan dari semua lini, termasuk wakil rakyat dan pelaku lokal di desa, sangat dibutuhkan agar kebijakan nasional bisa tepat guna dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa program-program nasional itu tidak berhenti di atas kertas. Tugas kami adalah mengawalnya sampai terasa manfaatnya di desa-desa, terutama di daerah pemilihan kami seperti Tulungagung dan Blitar,” tegasnya.
Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana penuh antusiasme dan partisipasi aktif dari para peserta. Selain sebagai forum aspirasi, acara tersebut menjadi momen penting mempererat kerja sama antar elemen desa dalam membangun ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing.
Melalui pendekatan partisipatif dan dialog terbuka, Guntur Wahono berharap kegiatan ini menjadi langkah awal mempercepat pembangunan berbasis potensi desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
“Kalau sinergi ini kita jaga dan terus kita kuatkan, saya yakin desa-desa kita akan menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat,” pungkasnya.(*)
Sumber: www.porprovjatim.com
