KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis, 25 September 2025.
Didampingi Wakil Rektor dan pimpinan lainnya, pertemuan berlangsung tertutup. Setengah jam kemudian, Ilfi Nur Diana kepada wartawan menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Gubernur Jatim Khofifah selain bersilahturahmi juga untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Pusat.
"Kami ingin bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk membangun Jawa Timur ke depan menjadi lebih baik lagi. Misalnya, terkait hal riset dan pengabdian masyarakat," kata Ilfi.
Nur menjabarkan, misalnya agar hasil riset yang ada khususnya dari perguruan tinggi membawa banyak manfaat untuk menyokong pembangunan di Jawa Timur, dan hasil riset tidak berjalan sendiri-sendiri.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan pimpinan UIN Malang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Foto: Naufal/Ketik)
"Misalnya, hasil riset dari kampus terkait bidang kesehatan, isu lingkungan, isu sosial, kamanusiaan. Kan ada isu-isu lokal yang juga perlu kita bantu, diambil datanya yang fix tidak dalam jangka panjang, dan lainnya. Itu yang sesuai arahan tadi dari Ibu Gubernur Khofifah," urai Rektor perempuan pertama di UIN Malang itu.
Dia menambahkan, hasil-hasil riset itulah menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan disinergikan guna menopang pembangunan di Jawa Timur, menjadi lebih baik.
Juga disampaikan, bentuk support dari Pemprov Jawa Timur kepada UIN Malang di antaranya mendukung pengembangan Fakultas Kedokteran di kampus UIN Malang.
"Kita kan punya Fakultas Kedokteran, tadi beliau menanyakan hal-hal apa yang perlu dikembangkan, untuk PPDS-nya agar lebih cepat perkembangannya, misalnya dari pada membangun rumah sakit. Serta juga disampaikan sinergitas dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan membrakedown program Asta Cita Presiden," urainya.
UIN Malang mengaku siap mendukung pemerintahan baik di daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (*)
