KETIK, LEBAK – Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perikanan tidak menyalurkan bantuan hibah kepada kelompok pembudidaya ikan. Sejak 2025 hingga 2026, tidak ada program bantuan yang direalisasikan untuk sektor perikanan budidaya.
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, membenarkan bahwa dalam dua tahun terakhir pihaknya belum menyalurkan bantuan untuk pembudidaya ikan.
“Untuk budidaya kebetulan memang sudah dua tahun ini tidak ada bantuan hibah yang disalurkan. Tahun 2024 sempat ada bantuan bersumber dana dari DAK dan DAU Kabupaten Lebak, tapi untuk 2025 dan 2026 belum ada realisasi,” ujar Dodi Hermawan kepada ketik.com, Rabu 11 Februari 2026.
Ia menjelaskan, secara struktur Dinas Perikanan Kabupaten Lebak terbagi dalam tiga bidang utama, yakni pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pelayanan usaha perikanan. Namun untuk sektor pengelolaan perikanan budidaya, program bantuan belum kembali berjalan.
Meski demikian, Dodi menyebutkan bahwa rencana bantuan tetap ada dalam perencanaan dinas. “Secara rencana ada, tapi untuk pelaksanaannya tentu menyesuaikan kebijakan dan ketersediaan anggaran,” katanya.
Saat ini, terdapat sekitar 644 kelompok pembudidaya ikan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lebak. Setiap kelompok umumnya terdiri dari minimal 9 hingga 10 orang anggota per kelompok.
Jumlah anggota tersebut berbeda dengan kelompok tani di sektor pertanian yang bisa memiliki anggota bisa lebih banyak tanpa batasan minimal. Pada kelompok pembudidaya ikan, pembentukan kelompok memiliki ketentuan tersendiri.
“Kelompok pembudidaya ikan biasanya minimal 9 sampai 10 orang. Setiap kelompok berbeda-beda jumlah anggotanya,” jelas Dodi.
Dari sisi komoditas, budidaya ikan di Kabupaten Lebak didominasi oleh ikan nila dan lele. Namun, budidaya lele menjadi yang paling banyak digeluti masyarakat.
“Mayoritas nila dan lele, tapi lebih banyak lele,” ungkapnya.
Dodi mengakui, sebagian besar kegiatan budidaya ikan di Lebak masih bersifat subsisten. Artinya, hasil budidaya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dibandingkan untuk usaha komersial berskala besar.
“Pembudidaya ikan di kita memang cenderung bukan untuk usaha besar. Lebih kepada pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga. Ada yang dijual, tapi belum banyak pembudidaya yang benar-benar usaha komersial, hal ini karena harga pakan ikan yang cukup tinggi untuk usaha budidaya ikan dan tidak adanya subsidi pakan dari pemerintah,” katanya.
Menurutnya, hanya sebagian kecil kelompok pembudidaya ikan yang sudah menjalankan usaha budidaya secara lebih serius dan berorientasi pasar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sektor perikanan budidaya di daerah.
Bantuan pemerintah, lanjut Dodi, sejatinya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kapasitas kelompok pembudidaya agar dapat naik kelas dari skala subsisten menuju usaha produktif dan berkelanjutan.
"Dengan belum adanya bantuan dalam dua tahun terakhir, para pembudidaya ikan diharapkan tetap bersemangat dalam pengembangan usaha budidaya ikan secara mandiri sembari menunggu program dukungan dari pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya," ujarnya (*)
