KETIK, ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas penting Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu
“Masyarakat menunggu hasil kerja kita. Karena itu, sampaikan kepada mereka bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah prioritas penting pemerintah. Dengan pedoman RPJMD yang baru selesai disusun, kita akan bekerja selama lima tahun ke depan agar pembangunan berjalan terarah, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Taufik usai memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Melati, Kamis, 18 September 2025.
Selain pembangunan jalan, Taufik menegaskan pemerintah juga memberi perhatian pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.
“Tentu semua dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. Namun komitmen kita jelas: pembangunan harus terus bergerak dan hasilnya dirasakan rakyat,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya percepatan birokrasi agar program pembangunan tidak berjalan lambat. Ia meminta agar kebijakan dan rencana kerja tidak berhenti hanya di meja rapat, melainkan segera turun ke lapangan.
“Program tidak boleh berjalan lambat. Aktualisasi tugas birokrasi bersama Satgas yang kita bentuk hari ini harus menjadi mesin percepatan perubahan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Asahan, Rianto, memperkuat arahan Bupati dengan mengingatkan seluruh OPD dan camat agar selalu responsif terhadap tantangan di lapangan.
“Program nasional ini adalah peluang besar yang harus kita jemput. OPD dan camat dituntut menggali potensi PAD dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi daerah. Ingat, kita bukan antikritik. Kritik adalah vitamin yang harus dijawab dengan kerja nyata,” kata Rianto.
Dengan strategi baru ini, Pemkab Asahan menegaskan bahwa visi Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan bukan sekadar slogan. Setiap kebijakan akan dipantau, program dievaluasi, dan capaian pembangunan diukur dari kepuasan masyarakat.
Rakorpem kali ini pun tidak lagi sekadar forum evaluasi rutin, melainkan momentum percepatan, tempat lahirnya instruksi tegas agar pemerintahan bergerak lebih lincah, responsif, dan berdampak nyata bagi rakyat. (*)
