KETIK, ACEH BARAT DAYA – Penolakan terhadap rencana eksplorasi emas di Kecamatan Kuala Batee kian menguat. Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) secara tegas menyatakan menolak keberadaan PT Abdya Mineral Prima, perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam emas.
Ketua Forkab Abdya, Zainal Erifin alias Tengku Neng, menegaskan sikap organisasinya saat konferensi pers, Minggu, 31 Agustus 2025. Ia menilai, aktivitas tambang hanya akan membawa kerusakan ekologis, mengancam lahan produktif warga, hingga memicu potensi konflik sosial.
“Forkab Abdya berdiri di garis terdepan menolak izin IUP PT Abdya Mineral Prima. Kuala Batee adalah kawasan yang sangat rentan secara ekologis. Jangan sampai tanah kami rusak dan masyarakat dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.
Perusahaan yang beralamat di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan direktur R Andriana Pramana itu mengantongi SK IUP Nomor 540/DPMPTSP/91/IUP-EKS/2025 yang berlaku hingga 2033. Izin mencakup 2.319 hektare lahan di tujuh desa, termasuk Bahagia, Panton Cut, Blang Panyang, hingga Alue Pisang.
Forkab Abdya mengingatkan, sektor pertanian dan perkebunan adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Kuala Batee. Jika tambang beroperasi, sawah, kebun, dan sumber air dikhawatirkan rusak permanen.
"Masyarakat Kuala Batee hidup dari hasil bumi. Kalau tambang masuk, sawah rusak, air tercemar, dan potensi bencana meningkat. Itu risiko nyata,” kata Tengku Neng.
Selain kerusakan lingkungan, Forkab menyoroti ancaman konflik horizontal akibat perbedaan pandangan soal tambang. Pengalaman di daerah lain menunjukkan, keberadaan perusahaan kerap menjadi pemicu ketegangan antarwarga.
Forkab mendesak Pemerintah Abdya dan Pemerintah Aceh untuk segera meninjau ulang izin yang sudah diberikan. Tengku Neng menilai, kebijakan yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial sama saja dengan menolak aspirasi rakyat.
"Pemerintah jangan hanya melihat sisi investasi. Kami meminta Bupati Abdya dan Gubernur Aceh mendengar suara masyarakat. Jangan ada kompromi jika yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan masa depan daerah,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat Kuala Batee yang khawatir sumber pangan mereka terancam.
“Kalau sawah kami hilang, kami makan apa? Tambang bukan solusi. Yang kami butuhkan adalah pembangunan pertanian dan akses pasar,” ungkap seorang tokoh desa.
Forkab menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh elemen masyarakat bersatu menolak tambang. Menurut mereka, isu ini bukan sekadar izin usaha, melainkan soal marwah dan masa depan Abdya.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan provinsi. Publik menanti: apakah pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat atau justru tunduk pada kepentingan korporasi. (*)
