Awal Tahun 2024, 5.495 Guru di Jatim Jalani Pemberkasan PPPK

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menuntaskan sisa guru kategori Prioritas (P1) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.  Sebanyak 5.495 orang akan melaksanakan pemberkasan di awal tahun 2024, jumlah itu diperoleh dari total 6.141 guru yang akan diangkat menjadi PPPK.

Usulan formasi PPPK Guru Jatim Tahun 2023 terbesar jika dibandingkan dengan Jabar sejumlah 5.155 dan Jateng sejumlah 1.468 formasi.
 
“Sejak tahun 2021, Pemprov Jatim telah mengangkat 17.044 Guru PPPK. Dengan rincian tahun 2021 sejumlah 9.104, Tahun 2022 sejumlah 2.445 dan sebanyak 5.495 pada tahun 2023. Sehingga guru kategori prioritas di Jatim sudah tuntas diselesaikan,” ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (6/1/2024).
 
"Pemprov Jatim sudah memfasilitasi semuanya (sisa lolos passing grade), namun karena satu dan lain hal masih kita temui peserta yang enggan melamar," imbuhnya.
 
Khofifah menambahkan, hal ini menjadi perkerjaan rumah yang tertera dalam Keputusan Menteri PAN RB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah TA 2023 di Jatim telah tuntas. Hal ini, juga seiring dengan semangat dalam kebijakan nasional pemenuhan kebutuhan guru dan penyelesaian tenaga Non ASN.
 
“Ikhtiar kami adalah menuntaskan seluruh guru yang lolos passing grade, semoga ini menjadi jalan amal untuk memberikan kesejahteraan kepada guru," jelasnya.
 
Di sisi lain, Khofifah menjelaskan, capaian penerapan sistem merit Pemprov Jatim menorehkan kemajuan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari kategori baik menjadi kategori sangat baik. Hal ini, seiring dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga, Pemprov Jatim terus meningkatkan kualitas sistem administrasi dan manajemen dengan menerapkan prinsip meritokrasi.
 
“Penghargaan ini mencerminkan dedikasi dan kerja keras para pejabat serta pegawai yang berperan aktif dalam mengedepankan kompetensi, kinerja dan kualifikasi terbaik,” terangnya.
 
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, Pemprov Jatim berhasil meraih 13 kategori penghargaan BKN Award dan 26 kategori penghargaan BKN Award diraih oleh Pemkab/Pemkot di Jatim selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Tahun 2019 Pemprov Jatim meraih peringkat pertama Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Kemudian, di tahun 2020 meraih peringkat kedua Perencanaan Kebutuhan. Serta kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik 2022. Tahun kelima (2023) Pemprov Jatim meraih seluruh kategori penghargaan BKN Award.
 
“Alhamdulilah, penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi pribadi, melainkan hasil kolaborasi dan dukungan luar biasa dari seluruh ASN Pemprov Jati. dan seluruh stakeholder yang terlibat," tukasnya.

"Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi agen perubahan positif,” terangnya," imbuhnya.
 
Selain itu, terang Khofifah, pada tahun 2023, Pemprov Jatim mendapat apresiasi kategori PATUH atas hasil pengukuran tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
 
Apresiasi ini sendiri, diberikan kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan dan menerapkan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) dan juga menambah intensitas edukasi tentang NKK berupa peningkatan frekuensi pelaksanaan sosialisasi secara berkala.

“Ini menjadi bukti bahwa Pemprov Jatim telah melaksanakan dan mengimplementasi Indeks Maturitas Nilai Dasar, Kode Etik dan Perilaku (NKK) ASN dengan patuh,” tukasnya.

“Beberapa capaian keberhasilan di bidang Manajemen SDM Aparatur ini menjadi bukti dukungan kami untuk implementasi program manajemen SDM yang semakin dinamis untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Jatim,” pungkasnya. (*)