KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Selasa, 17 Maret 2026.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya koordinasi kolektif dan kesiapsiagaan lintas sektor guna memastikan penyelenggaraan mudik Lebaran 1447 Hijriah berjalan aman, lancar dan nyaman bagi masyarakat.
"Tentu kesiapsiagaan di Apel Ketupat Semeru lalu, kita juga sudah melakukan rapat koordinasi berlapis. Mudah-mudahan semuanya lancar, aman selamat bahagia bersama keluarga," ujarnya.
Diproyeksikan, mobilitas masyarakat pada arus mudik kali ini meningkat. Berdasarkan survei, diperkirakan sebanyak 24,9 juta orang atau 17,3 persen dari total pemudik nasional akan masuk ke wilayah Jawa Timur, dengan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026 dan arus balik pada 27 Maret 2026.
Selain kesiapsiagaan dari sisi keamanan, Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa Periode Mudik Tahun 2026 diperkirakan akan bertepatan dengan peningkatan kejadian cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Oleh karena itu, kesiapan juga difokuskan pada daerah-daerah tujuan wisata dan jalur alternatif untuk mengantisipasi lonjakan arus wisatawan selama libur lebaran.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga secara khusus meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi secara total dengan BMKG sebagai langkah preventif menjaga keamanan, kelancaran, serta keselamatan warga yang sedang melakukan perjalanan dan liburan sehingga terhindar dari potensi bencana alam tidak terduga.
Di momen sama, Gubernur Khofifah juga berpesan agar proses pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor tidak berkurang meskipun diberlakukan pengaturan pola kerja Work From Anywhere (WFA) secara terbatas.
Pelaksanaan WFA ini dilakukan secara selektif dan bergiliran di masing-masing perangkat daerah, dengan ketentuan maksimal 50 persen pegawai dapat melaksanakan WFA, sementara perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja dari kantor agar pelayanan publik tidak terganggu.
"WFA bukan libur, WFA bukan santai-santai. Tapi tetap harus diikuti dengan tanggung jawab antara kelancaran pelayanan publik dan produktivitas pegawai. Saya minta seluruh kepala OPD dapat memandu WFA ini dengan baik," pesannya.
Pelaksanaan skema WFA di momen Lebaran 2026 ini diyakini Gubernur Khofifah juga seyogyanya menjadi trial atau pembelajaran jika nantinya kebijakan WFA akan sepenuhnya dilakukan sepanjang tahun.
Hal ini disebutnya sebagai langkah antisipasi yang mengacu pada kondisi geopolitik global akibat konflik Amerika-Israel-Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai 102 dolar per barel. Kondisi ini menuntut kewaspadaan berganda dan langkah antisipasi yang sangat mendalam melalui simulasi kebijakan.
"Ketika kita bisa melakukan efisiensi dan anggaran itu bisa kita sisihkan maka harapannya adalah kita akan tetap bisa menginterfensi kemiskinan ekstrem utamanya yang di Desil 1 dan 2. Tidak boleh kemiskinan ekstrem kita bertambah. Desil 1 dan 2 harus kita berikan program kemandirian, bukan charity," tegasnya.
Di akhir, kembali Khofifah menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan dari seluruh ASN. Dengan harapan agar bersama-sama dapat menyukseskan momen Lebaran 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu.
Oleh sebab itu, ia juga berpesan agar ASN dapat menjadi contoh dalam menjaga toleransi antar sesama seperti dengan tidak menggunakan pengeras suara saat pelaksanaan takbiran di wilayah yang mayoritas adalah umat Hindu.
"Terima kasih atas sinergitas yang telah terjaga. Jaga produktivitas, jaga tetap bahwa layanan-layanan publik kita tetap berjalan baik pada saat dimana ada yang WFA. Mohon kepala Perangkat Daerah hingga Rumah Sakit dapat menghitung dan menyiagakan secara cukup tim baik nakes maupun tim lapangan lainnya," pungkasnya.
