KETIK, ACEH BARAT DAYA – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyampaikan apresiasi kepada Bupati Abdya, Dr Safaruddin, atas sikap tegasnya yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada korporasi seperti tambang.
Ketua APRI Abdya, Syahril mengatakan, langkah Bupati Safaruddin yang siap mengevaluasi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi maupun yang hanya mengantongi rekomendasi daerah merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Kami dari APRI Abdya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Dr Safaruddin. Beliau telah menunjukkan sikap yang berpihak kepada rakyat, bukan semata-mata kepada korporasi. Ini langkah berani dan patut didukung penuh,” ujar Syahril dalam keterangannya, Selasa, 7 Oktober 2025.
Bahkan, sebelumnya Bupati Safaruddin dengan tegas menyatakan siap menarik rekomendasi yang tidak sesuai aturan dan menegaskan hasil evaluasi akan disampaikan secara terbuka kepada publik.
"Dari referensi dan kajian kami APRI Abdya, pemberian atau penarikan rekomendasi oleh bupati Abdya untuk perusahan bukan tindakan melawan hukum, justru diatur dalam aturan. Tentunya bupati sudah punya kajian tentang hal ini," katanya.
Selain itu, Syahril yang didampingi Sekretaris Irmansyah Marzuki dan Bendahara Idris Adami juga menyampaikan sambutan hangat atas rencana Bupati Safaruddin akan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) kepada Gubernur Aceh.
“Ini kabar baik bagi masyarakat penambang rakyat di Abdya. Usulan WPR adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap penambang kecil agar mereka bisa bekerja secara legal dan terlindungi. Kami siap mendukung penuh kebijakan bupati,” tambah Syahril.
APRI Abdya berharap langkah evaluasi dan penataan tambang yang digagas Bupati Safaruddin dapat segera direalisasikan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam di daerah.
“Keberanian Bupati Safaruddin ini adalah harapan baru bagi masyarakat Abdya. Kami yakin, dengan komitmen ini, kesejahteraan rakyat akan lebih diutamakan dibandingkan keuntungan segelintir pihak,” pungkas Syahril. (*)
