Perampasan Aset Koruptor: Memutus Rantai Kekayaan Gelap Pejabat

17 November 2026 18:27 17 Nov 2026 18:27

Thumbnail Perampasan Aset Koruptor: Memutus Rantai Kekayaan Gelap Pejabat

Oleh: Haris Yudhianto*

Panggung kekuasaan di negeri ini kerap diwarnai oleh ironi yang melukai rasa keadilan publik. Kita disuguhkan tontonan kasatmata, oknum pejabat publik yang secara statistik administratif berpenghasilan standar ASN, namun hidup dalam gelimang kemewahan luar biasa, mengoleksi kendaraan-kendaraan langka, memamerkan gaya hidup elitis (flexing), hingga menguasai jejaring properti bernilai miliaran rupiah.

Namun, ketika benteng penegakan hukum akhirnya menjebol tabir tersebut, fakta yang tersingkap justru lebih memprihatinkan, sebagian besar aset fantastis itu ternyata raib dari daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pertanyaan mendasarnya bukan lagi seberapa cerdik mereka menyembunyikan harta, melainkan sampai kapan negara mau membiarkan institusi hukumnya lumpuh di hadapan kekayaan gelap (illicit enrichment)? Selama ini, rezim LHKPN diperlakukan sekadar sebagai macan kertas, instrumen administratif tahunan tanpa daya paksa yang memadai.

Ketika ketidakjujuran pengisian LHKPN tidak berkonsekuensi langsung pada sanksi perampasan aset, saat itulah celah hukum terbuka lebar bagi para pemburu sewa (rent-seekers) untuk mencuci harta mereka melalui nama kerabat atau pinjam atas nama orang ain (nominee), rekening bayangan, hingga aset terselubung lainnya.

Maka, momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh sekadar menjadi kompromi politik elite. RUU ini harus diletakkan sebagai instrumen revolusioner tata negara: memberikan wewenang konstitusional bagi negara untuk menyita dan merampas setiap aset pejabat publik yang sengaja disembunyikan atau tidak dilaporkan dalam LHKPN, tatkala asal-usul perolehannya gagal dipertanggungjawabkan secara sah.

 

Perspektif Hukum Tata Negara: Pengkhianatan terhadap Asas Akuntabilitas Publik 

Dari lensa Hukum Tata Negara, kekuasaan publik bukanlah hak milik privatus, melainkan sebuah amanah publik (public trust) yang didelegasikan oleh rakyat. Konstitusi dan prinsip good governance menggariskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib tunduk pada standar integritas dan transparansi yang tinggi.

Ketika seorang pejabat dengan sengaja menyembunyikan kekayaannya di luar LHKPN, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif ringan. Lebih jauh dari itu, ia telah melakukan pengkhianatan konstitusional terhadap asas akuntabilitas publik. Pejabat publik telah melanggar sumpah jabatannya sendiri untuk melayani kepentingan rakyat dengan jujur dan bersih.

Dalam kerangka kenegaraan yang demokratis, negara memiliki hak kedaulatan (eminent domain) untuk melindungi kepentingan umum dari penyelewengan kekuasaan. Membiarkan aset-aset misterius berserakan di tangan pejabat tanpa transparansi adalah bentuk kegagalan negara dalam merawat supremasi hukum. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset hadir untuk mengembalikan marwah konstitusi, menempatkan kekayaan negara yang dijarah kembali kepada pemilik sahnya, yakni rakyat.

 

Unexplained Wealth dan Paradigma Follow the Money

Selama ini, sistem peradilan pidana kita terjebak dalam dogma konvensional yang kaku, follow the suspect (kejar pelakunya dulu, baru asetnya). Pendekatan ini terbukti kedodoran. Penegak hukum dipaksa membuktikan tindak pidana asalnya (predicate crime) terlebih dahulu, seperti suap, gratifikasi, atau pemerasan, sebelum menyentuh hartanya. Padahal, pada jeda waktu pembuktian itu, aset telah berpindah tangan atau disamarkan.

RUU Perampasan Aset menawarkan koreksi fundamental melalui mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture yang berbasis pada pendekatan follow the money. Dalam konteks kekayaan pejabat, doktrin Unexplained Wealth (kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumber sahnya) menjadi kunci utama.

Jika seorang pejabat publik gagal mencantumkan suatu aset signifikan dalam LHKPN-nya, maka secara hukum tata negara dan pembuktian modern, aset tersebut langsung dikualifikasikan sebagai suspicious asset (aset mencurigakan). Negara tidak perlu menunggu vonis pidana badan terhadap si pejabat untuk membekukan dan memproses perampasan harta tersebut, karena objek gugatannya adalah status hukum dari aset itu sendiri (in rem), bukan manusianya (in personam).

 

Pembuktian Terbalik: Menagih Tanggung Jawab Moral dan Hukum

Penerapan skema pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dalam perampasan aset tak terlaporkan bukanlah bentuk kesewenang-wenangan negara terhadap Hak Asasi Manusia, melainkan sebuah instrumen proporsional bagi mereka yang memegang mandat kekuasaan publik.

Konsekuensi logis dari jabatan publik adalah berkurangnya ranah privasi finansial demi kepentingan transparansi publik. Ketika ditemukan harta yang alfa dari LHKPN, beban pembuktian beralih kepada pejabat bersangkutan untuk membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh melalui jalur yang legal dan halal, misalnya melalui warisan, hibah, atau akumulasi usaha yang sah secara hukum perpajakan.

Jika pejabat tersebut mampu membuktikan legalitasnya dengan dokumen autentik, maka negara wajib mengembalikan aset tersebut sekaligus merevisi LHKPN-nya. Sebaliknya, jika ia gagal memberikan rasionalisasi hukum yang dapat diterima, maka hukum harus bersikap tegas, negara merampas harta tersebut untuk dimasukkan ke dalam kas pemulihan keuangan negara (asset recovery). Inilah wujud keadilan substantif yang membumi, bukan sekadar keadilan prosedural yang sarat celah tipu daya.

 

Menjaga Keseimbangan: Due Process of Law dan Perlindungan Hukum

Tentu saja, penggunaan instrumen luar biasa ini harus dikawal dengan rambu-rambu konstitusional yang ketat guna menepis kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Proses perampasan harta tidak boleh diputuskan secara subjektif oleh eksekutif atau penegak hukum semata, melainkan wajib melalui mekanisme peradilan yang terbuka (due process of law). Hak-hak dasar warga negara, termasuk jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third party), seperti pihak keluarga atau mitra bisnis yang tidak mengetahui asal-usul gelap aset tersebut, harus diakomodasi secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang.

Dengan adanya checks and balances yang sehat, RUU ini akan menjadi pedang keadilan yang tajam menghantam koruptor, sekaligus perisai perlindungan bagi warga negara yang beretika.

 

Menutup Celah Menuju Pemerintahan yang Bersih

Membiarkan harta gelap pejabat bebas dari jerat perampasan adalah bentuk pembiaran institusional terhadap kejahatan kerah putih (white-collar crime). Kita tidak bisa berharap banyak pada integritas birokrasi jika instrumen pemiskinan bagi pelaku kejahatan ekonomi masih diperlakukan setengah hati di parlemen.

Sudah saatnya DPR dan Pemerintah melepaskan ego sektoral maupun kepentingan oligarkis, lalu mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan klausul tegas mengenai perampasan kekayaan tak terlaporkan di LHKPN. Langkah ini bukan sekadar soal menghitung angka rupiah yang kembali ke kas negara, melainkan tentang menyelamatkan masa depan republik dari cengkeraman oligarki birokrasi yang serakah.

Sebab, dalam tatanan negara hukum yang demokratis, legitimasi kekuasaan tertinggi diuji dari satu hal mutlak: keberanian negara untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kekayaan di bumi pertiwi ini yang diperoleh dari keringat rakyat yang dikhianati. (*)

*) Haris Yudhianto merupakan Dosen STKIP PGRI Trenggalek, bisa dihubungi di email: [email protected]

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

  • Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
  • Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
  • Panjang naskah maksimal 800 kata
  • Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
  • Hak muat redaksi.(*)

 

 

Tombol Google News

Tags:

Haris Yudhianto Artikel opini opini Stkip Pgri Trenggalek Perampasan Aset Koruptor Rantai Kekayaan Gelap Pejabat Korupsi Penegakan hukum