Satu Ayat untuk Anak Perempuan Jawa Barat

16 November 2026 13:02 16 Nov 2026 13:02

Mustopa

Editor
Thumbnail Satu Ayat untuk Anak Perempuan Jawa Barat

Oleh: Alifia Nurul Fajryati*

Terus terang, lama sekali saya menjawab soal ini dengan gampang. Kalau ditanya mengapa Jawa Barat selalu menjadi daerah asal korban perdagangan orang terbanyak, jawaban saya kemiskinan. 

Tabel BPS pun mendukung. Penduduk miskin Jawa Barat 3,44 juta orang, terbanyak kedua setelah Jawa Timur, dan orang yang terimpit tentu lebih mudah dibujuk janji gaji besar.

Jawaban itu terasa cukup sampai saya membaca penelitian Rahmat Hidayat dan Syamsuddin (2019) tentang Gugus Tugas perdagangan orang di Jawa Barat. 

Seorang pejabat di Indramayu bercerita kepada mereka bahwa dokumen anak perempuan di bawah umur bisa dipalsukan secara sistematis, mulai dari keluarga, lalu RT/RW, lalu kantor desa. 

Calo, si anak, dan orang tuanya sudah bersepakat di kampung sebelum satu berkas pun diurus. Mulai dari keluarga. Jawaban gampang saya tidak punya tempat untuk frasa itu.

Soal ini juga sedang punya tenggat. Paling lambat Januari 2027, gubernur dan bupati wajib menerbitkan peraturan pelaksana Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang anak tidak sekolah. Kedengarannya jauh dari urusan calo. Saya kira tidak sejauh itu.

Jawaban lama saya juga bolong di tempat lain. Kalau penyebabnya cuma dompet, korbannya mestinya laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang tidak terpaut jauh.

Data SIMFONI PPA berkata lain. Dari 2.088 korban perdagangan orang sepanjang 2021–2025, lebih dari sembilan dari sepuluh adalah perempuan dewasa dan anak perempuan. Rumahnya sama-sama miskin, yang dikirim pergi anak perempuannya. 

Siapa yang dikirim biasanya sudah ditentukan lama, sejak keluarga memutuskan anak mana yang boleh terus sekolah, dan keluarga miskin di desa-desa Jawa Barat cenderung mendahulukan anak laki-laki.

Di Indramayu, orang dewasa rata-rata hanya bersekolah 7,06 tahun, padahal pabrik di sekitarnya meminta ijazah SMP atau SMA. 

Anak perempuan di sana dianggap ikut menanggung ekonomi keluarga (dalam urusan lain ia tetap konco wingking, teman yang berdiri di belakang), jadi ketika ada kabar lowongan di kota, gampang ditebak nama siapa yang disebut duluan.

Tapi saya tidak mau menulis mereka sebagai anak-anak yang pasrah. Sanusi (2023) mencatat ungkapan yang akrab di kalangan remaja perempuan Indramayu, pengen urip pada bari sedulur lan batur, ingin hidup seperti saudara dan kawan.

Mereka melihat tetangga yang anaknya merantau bisa membangun rumah dan membeli sawah. Siapa yang tidak ingin?

Ekonom feminis Heidi Hartmann menggambarkan pasar dan patriarki sebagai dua sistem yang bermitra. Pasar butuh tenaga murah dan menyediakan pekerjaan yang dianggap pantas untuk perempuan, entah pembantu rumah tangga atau pelayan. 

Patriarki memegang kendali soal siapa yang memutuskan ke mana tenaga itu dikirim dan siapa yang menikmati upahnya. Yang sering terlupa, kendali itu tidak berhenti di pintu rumah. Ia ikut berangkat.

Calo hidup dari celah antara keinginan anak dan kendali keluarga itu. Awal tahun ini, 13 perempuan muda asal Jawa Barat diselamatkan dari sebuah pub di Maumere. 

Mereka berangkat karena dijanjikan gaji Rp8 juta sampai Rp10 juta sebulan, dan satu di antaranya ternyata masih di bawah umur. Pemilik pub, sepasang suami-istri yang kini disidang, membantah tuduhan itu. 

Ada lagi perempuan asal Cirebon yang melamar lowongan asisten rumah tangga di media sosial. Ia tidak pernah sampai ke rumah majikan mana pun dan malah dibawa ke Timika, lalu Biak. 

Yang menjemputnya malam itu sepasang suami-istri yang membawa anak mereka, sehingga keluarganya melepasnya dengan tenang. Kalau saya di posisi keluarga itu, rasanya saya pun akan percaya.

Lalu lihat cara negara menjawabnya. Menteri PPPA menekankan pencegahan dari lingkup terkecil, yakni keluarga dan desa, dengan contoh aturan tamu wajib lapor 2x24 jam. 

Niatnya baik. Hanya saja calo tidak perlu menginap. Ia cukup bertamu sebentar, bersalaman, lalu pergi membawa anak orang, dari desa yang sama tempat umur anak itu diubah di atas kertas.

Ini bukan dakwaan untuk orang tua di Indramayu dan Cianjur. Sebagian memang ikut bersepakat dengan calo, sebagian lagi hanya tahu ada kiriman uang dari rantau.

Yang janggal adalah kebijakan yang meminta keluarga menjadi penjaga, padahal di sebagian rumah kesepakatannya dibuat di ruang tamu.

Kalau rumah tidak bisa dijadikan pos jaga, ada tempat lain yang setiap pagi memanggil nama anak-anak itu satu per satu. Guru biasanya orang pertama yang sadar kalau kursi seorang murid mulai sering kosong. 

Sayangnya negara sendiri belum tahu pasti berapa anak yang sudah lepas dari sekolah. Lampiran Perpres 3/2026 menyebut 810.166 anak tidak sekolah di Jawa Barat. 

Kemendikdasmen pada April menyebut 106.196. Empat bulan kemudian, wakil menterinya menyebut 527.000. Ukurannya mungkin lain-lain, tapi tiga angka itu cukup menggambarkan betapa longgar pegangan kita. 

Perpres yang sama sebenarnya sudah mewajibkan sekolah mendata murid yang berisiko putus sekolah dan berkoordinasi dengan perangkat daerah lain. 

Yang tidak ada di dalamnya justru yang paling kita perlukan. Dari sembilan kategori anak yang disebut, korban perdagangan orang tidak termasuk, dan Gugus Tugas tidak disinggung sama sekali.

Di situ peraturan gubernur dan bupati yang tenggatnya Januari nanti bisa bekerja. Satu ayat sudah cukup untuk memulai, yaitu ayat yang meminta data anak perempuan berisiko putus sekolah di kabupaten seperti Indramayu dan Cianjur diteruskan ke Gugus Tugas. 

Syaratnya, Gugus Tugas itu betul-betul ada sampai kecamatan, sehingga yang lebih dulu mengetuk pintu rumah anak itu adalah petugas.

Daftar seperti ini memang bisa jadi bumerang. Anak yang didatangi dengan kecurigaan akan belajar bersembunyi, dan data anak yang bocor bisa jatuh ke tangan yang salah. 

Jadi daftarnya harus dijaga ketat, hanya bisa dibuka petugas yang berwenang, dan petugasnya datang membawa sesuatu yang berguna. 

Beasiswa, misalnya, yang memang diarahkan ke anak perempuan dari keluarga miskin, supaya orang tua tidak perlu lagi memilih anak mana yang boleh terus sekolah. 

Di kelas, guru bisa menceritakan cara calo merekrut, termasuk lewat media sosial, dan mengajarkan bahwa tubuh anak-anak itu milik mereka sendiri. Lebih baik mereka mendengarnya dari guru ketimbang mengalaminya sendiri.

Semua itu hanya bisa jalan selama anaknya masih terdaftar. Begitu berhenti sekolah, anak perempuan kehilangan satu-satunya orang dewasa di luar rumah yang setiap hari memperhatikan apakah ia datang atau tidak.

Nama yang hilang dari daftar absen adalah nama yang sedang dicari calo. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dimulai 25 November nanti. Biasanya yang paling kelihatan spanduk dan seminar.

Tahun ini, semoga ada pemerintah daerah yang mau mengerjakan sesuatu yang jauh dari kamera, yaitu membuka daftar absen, mencari anak perempuan yang lama tidak masuk kelas, lalu mendatangi rumahnya.

Tabel-tabel BPS itu masih saya simpan, dan isinya tidak salah. Hanya saja tabel menghitung berapa orang yang miskin. Ia tidak pernah mencatat siapa anak perempuan yang pagi ini tidak datang ke sekolah.

Calo, sayangnya, sudah lebih dulu tahu.

*) Alifia Nurul Fajryati merupakan mahasiswa Kajian Gender, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia.

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

  • Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
  • Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
  • Panjang naskah maksimal 800 kata
  • Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
  • Hak muat pada redaksi
Tombol Google News

Tags:

opini JAWA BARAT perdagangan anak Alifia Nurul Fajryati