Indonesia hari ini menghadapi sebuah paradoks demokrasi. Pemilu tetap berlangsung, pergantian kekuasaan berjalan melalui mekanisme konstitusional, dan lembaga-lembaga negara masih menjalankan fungsinya. Namun, di tengah prosedur demokrasi tersebut, muncul pertanyaan tentang kualitas kebebasan, kekuatan pengawasan terhadap pemerintah, independensi institusi, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Laporan Freedom House 2026 masih menempatkan Indonesia dalam kategori Partly Free, sementara sejumlah pengamat menyoroti kemunduran pagar-pagar pengaman demokrasi pasca-Reformasi. Dalam situasi semacam ini, membaca kembali pemikiran Abdurrahman al-Kawakibi melalui buku Panduan Melawan Tirani terasa bukan sekadar kegiatan intelektual, melainkan upaya memahami bagaimana kekuasaan dapat perlahan-lahan menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat.
Diterbitkan oleh Turos Pustaka, buku ini merupakan terjemahan karya klasik Ṭabā’i‘ al-Istibdād wa Maṣāri‘ al-Isti‘bād. Al-Kawakibi, seorang intelektual reformis Muslim asal Aleppo, Suriah, yang hidup pada 1854–1902, menghadirkan kritik tajam terhadap praktik kekuasaan absolut. Ia tidak hanya membicarakan penguasa yang menindas, tetapi juga membongkar ekosistem sosial, politik, keagamaan, dan ekonomi yang memungkinkan tirani terus bertahan.
Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada cara Al-Kawakibi mendefinisikan tirani. Baginya, tirani bukan semata-mata tindakan represif seorang penguasa terhadap rakyat. Tirani merupakan praktik pengelolaan hak-hak masyarakat oleh individu atau kelompok berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa pertanggungjawaban yang memadai.
Pengertian ini memperluas cara kita membaca kekuasaan. Seorang pemimpin tidak harus selalu menggunakan kekerasan untuk membangun praktik tirani. Pemusatan keputusan, pengabaian pengawasan, pembatasan kritik, dan penguasaan sumber daya publik juga dapat menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoreksinya.
Gagasan ini memiliki relevansi dengan pemikiran politik modern mengenai checks and balances. Kekuasaan harus dibatasi oleh institusi, hukum, dan partisipasi masyarakat. Tanpa mekanisme tersebut, demokrasi berisiko hanya menjadi prosedur elektoral yang tidak disertai substansi kebebasan.
Ketika Agama Menjadi Pelindung Kekuasaan
Bagian menarik lainnya adalah kritik Al-Kawakibi terhadap hubungan agama dan tirani. Ia melihat bagaimana kekuasaan dapat memanfaatkan simbol, otoritas, serta tafsir keagamaan untuk memperoleh legitimasi.
Sampul buku "Panduan Melawan Tirani" karya al-Kawakibi. (Dok Istimewa)
Dalam pandangannya, tirani politik dan tirani agama dapat saling menopang. Penguasa membutuhkan legitimasi moral agar kekuasaannya terlihat benar, sementara otoritas keagamaan yang kehilangan independensi dapat berubah menjadi instrumen pembenaran terhadap tindakan penguasa.
Kritik ini bukan serangan terhadap agama. Justru sebaliknya, Al-Kawakibi sedang mengingatkan bahwa agama seharusnya menjadi sumber pembebasan moral, bukan alat untuk membungkam nalar dan membenarkan ketidakadilan.
Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut penting untuk membaca hubungan antara agama dan politik elektoral. Simbol keagamaan, fatwa, identitas, dan legitimasi moral terkadang digunakan untuk membangun dukungan politik. Pertanyaannya, apakah agama sedang memperkuat etika kekuasaan atau justru diperalat untuk melindungi kepentingan elite?
Al-Kawakibi juga menempatkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kekuasaan tiran. Masyarakat yang terdidik memiliki kemampuan mempertanyakan kebijakan, membaca ketidakadilan, dan memahami hak-haknya.
Sebaliknya, ketidaktahuan menciptakan ketergantungan. Rakyat yang tidak memiliki akses terhadap pengetahuan lebih mudah menerima manipulasi, propaganda, dan ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar.
Di sinilah pemikiran Al-Kawakibi bertemu dengan gagasan Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), terutama mengenai pendidikan yang membebaskan kesadaran manusia. Keduanya menempatkan pengetahuan bukan sekadar alat memperoleh keterampilan, tetapi juga sarana membangun kemampuan kritis untuk mengubah kenyataan.
Bagi Indonesia, gagasan ini mengingatkan bahwa pendidikan demokrasi tidak cukup berhenti pada pemahaman tentang pemilu dan prosedur pemerintahan. Masyarakat juga perlu memiliki keberanian mengawasi kebijakan, mempertanyakan penggunaan anggaran, dan menuntut pertanggungjawaban pejabat publik.
Salah satu pembahasan paling tajam dalam buku ini adalah dampak tirani terhadap moralitas masyarakat. Kekuasaan yang menindas tidak hanya merusak institusi, tetapi juga mengubah karakter manusia.
Ketakutan membuat orang memilih diam. Kepura-puraan menjadi strategi bertahan hidup. Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, sementara keberanian menyampaikan kritik dianggap sebagai ancaman.
Tirani akhirnya tidak hanya hidup di tangan penguasa, tetapi juga tumbuh dalam perilaku masyarakat yang terbiasa menerima ketidakadilan.
Al-Kawakibi mengingatkan bahwa mengganti seorang penguasa tidak otomatis menghilangkan tirani. Jika kesadaran masyarakat tidak berubah dan institusi tidak diperbaiki, penguasa baru berpotensi mengulangi praktik yang sama.
Melawan Tirani dengan Pencerahan
Menariknya, Al-Kawakibi tidak menawarkan pemberontakan bersenjata sebagai jalan utama. Ia lebih menekankan pendidikan, penyadaran, musyawarah, dan pembangunan kesadaran kolektif sebagai fondasi pembebasan.
Di sinilah letak pesan penting buku ini: perubahan politik yang berkelanjutan harus dimulai dari perubahan kesadaran masyarakat.
Tentu, pemikiran Al-Kawakibi lahir dari konteks sejarah dan politik Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-19. Karena itu, gagasannya tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan perkembangan institusi demokrasi modern. Namun, kritiknya terhadap kekuasaan absolut tetap relevan untuk menguji kualitas demokrasi masa kini.
Buku Panduan Melawan Tirani ini bukan sekadar buku tentang bagaimana menjatuhkan seorang diktator. Lebih jauh, ia mengajak pembaca memahami mengapa masyarakat dapat membiarkan tirani tumbuh dan bagaimana kondisi tersebut bisa diubah.
Pada akhirnya, demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui pemilu. Ia membutuhkan masyarakat yang berpengetahuan, institusi yang independen, kekuasaan yang dapat diawasi, serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran.
Sebab, tirani tidak selalu datang dengan suara tank dan moncong senjata. Terkadang, ia tumbuh perlahan ketika kritik kehilangan tempat, pengetahuan dianggap ancaman, dan masyarakat mulai terbiasa untuk diam. (*)
*) Wawan Sugiyanto, merupakan mahasiswa Universitas Pamulang.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat pada redaksi
