KETIK, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. MUI meminta aparat penegak hukum menangani kasus tersebut secara transparan, terutama jika ditemukan indikasi tindakan yang mengarah pada makar.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa penyadapan yang berkaitan dengan upaya makar tidak boleh ditoleransi. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara karena berpotensi merusak kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan itu disampaikan Kiai Cholil Nafis dalam konferensi pers di kantor MUI Pusat, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, MUI bersama sejumlah pimpinan ormas Islam membahas perkembangan situasi nasional, termasuk dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Kiai Cholil mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
"Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya," ujar tokoh yang juga komisaris BUMN Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut.
Cholil juga mengingatkan bahwa dugaan penyadapan perlu mendapat perhatian serius apabila penyelidikan menemukan keterkaitan dengan tindakan makar. Ia menilai stabilitas nasional dan kewibawaan negara harus dijaga dari berbagai bentuk gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
"Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia," tegasnya.
Menurut Cholil, menjaga kedaulatan negara merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap dugaan tindakan yang berpotensi mengganggu tatanan bernegara harus diselesaikan melalui proses hukum yang transparan dan sesuai ketentuan.
Selain persoalan penyadapan, pertemuan MUI bersama pimpinan ormas Islam tersebut juga membahas dinamika politik nasional, termasuk isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MUI meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menyerahkan penyelesaian persoalan politik kepada mekanisme konstitusional. (*)
