Revolusi dari Istana: Mengembalikan Marwah Negara dari Cengkeraman Oligarki

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sabtu, 14 November 2026, memunculkan pernyataan politik yang mengundang perhatian. Di hadapan para tokoh Muhammadiyah, Presiden menyatakan bahwa dirinya mampu melakukan revolusi di Indonesia. Pernyataan tersebut layak dibaca dalam konteks ketimpangan penguasaan kekayaan nasional, kemiskinan, dan tuntutan agar negara kembali menjalankan mandatnya untuk melindungi rakyat.

Dentuman revolusi dalam sejarah biasanya terdengar dari luar pusat kekuasaan. Revolusi Prancis pada 1789 tumbuh dari pergolakan masyarakat yang menentang tatanan monarki dan ketimpangan sosial; Revolusi Iran pada 1979 berkembang melalui mobilisasi luas untuk menggulingkan pemerintahan Shah. Konteks, aktor, dan akibat kedua peristiwa itu berbeda, tetapi keduanya menunjukkan bahwa tuntutan perubahan besar kerap datang dari pihak yang merasa tidak terwakili atau diperlakukan tidak adil oleh rezim yang berkuasa.

Dalam pidato di Palu, arah seruan itu justru tampak berbalik: suara revolusi datang dari jantung pemerintahan, dari seorang Presiden Republik Indonesia yang sedang memegang kewenangan untuk mengubah kebijakan. Ini merupakan fenomena politik yang tidak lazim dan membuka peluang sekaligus pertanyaan: bila perubahan mendasar diserukan dari Istana, seberapa jauh pemerintah bersedia membenahi struktur kekuasaan, termasuk kepentingan yang berada dekat dengannya sendiri?

Seruan perubahan dari pusat pemerintahan dapat menjadi titik temu dengan keresahan masyarakat sipil yang selama ini menuntut pemberantasan korupsi, penghentian perampasan ruang hidup, pemulihan lingkungan, dan keadilan ekonomi. Akan tetapi, dukungan publik yang bermakna bukanlah persetujuan tanpa syarat. Organisasi kemasyarakatan, akademisi, aktivis, dan komunitas terdampak perlu memiliki ruang untuk terlibat, memeriksa kebijakan, serta mengkritik penyimpangan agar agenda perubahan sungguh berpihak kepada rakyat.

Presiden juga menyinggung praktik pembelian pengaruh terhadap pejabat negara. Kritik tersebut menyentuh hubungan antara kekuatan ekonomi dan pengambilan keputusan publik. Pidato di Palu dapat dibaca sebagai seruan untuk mengembalikan negara pada mandat konstitusionalnya: melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi, gagasan revolusi harus melampaui retorika; ukurannya ialah pembenahan struktur kekuasaan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Negara Kaya, Rakyat Masih Miskin

Indonesia memiliki kekayaan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, hutan, serta sumber daya kelautan. Namun, kekayaan itu belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan merata. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dalam naskah ini menunjukkan 22,93 juta penduduk atau 8,07 persen masih berada dalam kemiskinan pada Maret 2026. Penurunan angka kemiskinan tidak menghapus kebutuhan untuk menilai siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat dari pengelolaan kekayaan nasional.

Di wilayah penghasil sumber daya alam, industri ekstraktif dapat menciptakan investasi dan lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan risiko konflik lahan, pencemaran, kehilangan mata pencaharian, dan ketimpangan kesempatan ekonomi. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari investasi atau ekspor, melainkan dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terjaganya lingkungan, dan hadirnya perlindungan hukum. Negara tidak boleh berhenti sebagai pemberi izin serta pemungut pendapatan: ia wajib memastikan kekayaan alam bekerja untuk kemakmuran rakyat.

Oligarki dan Risiko Pembajakan Negara

Dalam perspektif ekonomi politik, oligarki merujuk pada pemusatan kekuasaan ekonomi dan pengaruh politik pada kelompok terbatas. Persoalan menjadi serius ketika kekuatan modal dapat memengaruhi pembentukan aturan, pemberian izin, pilihan kebijakan, atau penegakan hukum. Risiko ini kerap disebut "state capture", yakni keadaan ketika institusi publik dipengaruhi secara tidak proporsional oleh kepentingan privat.

Dalam tata kelola pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan energi, hubungan tidak transparan antara pelaku usaha dan oknum pejabat dapat membuka ruang suap, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta fasilitas yang tidak adil.

Pada titik itu, hukum berisiko menjadi pembenar kepentingan kelompok, bukan pelindung hak warga. Meski demikian, tidak semua pengusaha besar melakukan pelanggaran; investasi yang sah tetap dibutuhkan. Yang harus dilawan ialah persekongkolan dan penggunaan pengaruh untuk menyimpangkan kewenangan negara.

Revolusi Harus Membenahi Kekuasaan

Makna revolusi dalam negara demokrasi konstitusional bukanlah pemberian kewenangan tanpa batas kepada seorang pemimpin. Justru perubahan mendasar harus memperkuat supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, serta independensi penegakan hukum. Kekuatan perubahan tidak terletak pada siapa yang dapat dikalahkan secara politik, tetapi pada kemampuan membangun sistem yang membuat kekuasaan publik tidak mudah diperdagangkan.

Di sinilah komitmen perubahan diuji: apakah perizinan sumber daya alam akan dibenahi menyeluruh, apakah pejabat dan korporasi besar yang terbukti melanggar hukum akan diproses tanpa diskriminasi, dan apakah konflik kepentingan dapat dicegah dari dalam pemerintahan sendiri? Standar integritas harus berlaku bagi semua, termasuk mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan saat ini. Tanpa konsistensi tersebut, revolusi berisiko hanya mengganti kelompok yang memperoleh akses istimewa.

Pasal 33 sebagai Arah Perubahan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, penguasaan negara tidak dapat direduksi menjadi kewenangan menerbitkan izin atau konsesi. Ia harus diwujudkan melalui kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan yang berpihak pada kesejahteraan umum.

Ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan hanya penerimaan negara, melainkan juga pemerataan manfaat, pemenuhan hak masyarakat lokal dan adat, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Marwah negara memudar bila pemerintah lebih tanggap pada kepentingan pemegang konsesi daripada penderitaan warga yang kehilangan sumber penghidupan. Mengembalikannya berarti menempatkan kepentingan publik di atas akumulasi keuntungan privat.

Dari Pidato ke Agenda Nyata

Terdapat lima agenda yang patut menjadi ukuran perubahan.Pertama, audit perizinan pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan sektor strategis lainnya, meliputi legalitas, kepatuhan lingkungan, reklamasi, penerimaan negara, serta pemilik manfaat akhir (beneficial owner).

Kedua, penegakan hukum terhadap korupsi sumber daya alam dan kejahatan korporasi yang menjangkau pengambil keputusan serta pihak yang terbukti terlibat, dengan tetap menjunjung proses hukum yang adil.

Ketiga, memastikan daerah penghasil menikmati manfaat nyata berupa layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.

Keempat, membuka data konsesi serta memperluas pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam keputusan yang memengaruhi ruang hidup mereka.

Kelima, membenahi integritas penyelenggara negara melalui keterbukaan konflik kepentingan, standar etik, dan pengawasan independen. Agenda ini perlu disertai ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa publik.

Revolusi Bukan Kultus Individu

Pidato di hadapan Muhammadiyah juga mengandung dimensi moral. Organisasi ini memiliki tradisi panjang dalam pendidikan, kesehatan, dan pembaruan masyarakat. Sejarah memperlihatkan bahwa perubahan yang bertahan memerlukan pengawasan publik, bukan sekadar ketegasan seorang pemimpin.

Karena itu, kelompok masyarakat sipil yang selama ini menyuarakan perlunya perubahan dapat menjadikan seruan Presiden sebagai pintu dialog dan pengawasan kebijakan, tanpa kehilangan sikap kritis dan independensinya. Revolusi tidak boleh berubah menjadi kultus individu: yang harus lahir ialah institusi yang bersih, hukum yang berwibawa, dan distribusi manfaat sumber daya alam yang lebih adil.

Pada akhirnya, keberhasilan revolusi tidak dinilai dari ketegasan pernyataan politik, melainkan dari hasil yang dialami rakyat: berkurangnya pengaruh kepentingan sempit terhadap kebijakan, pulihnya lingkungan, tegaknya keadilan, dan membaiknya kesejahteraan.

Marwah negara tidak diukur dari kerasnya suara kekuasaan, melainkan dari keberaniannya menegakkan hukum terhadap siapa pun dan memastikan kekayaan bangsa menjadi sumber kemakmuran bersama.

*) Ismail Rumadan merupakan Plt. Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan – BRIN

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: