KETIK, LAMONGAN – Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif ternyata belum tentu menjamin pasien otomatis bebas dari beban biaya perawatan. Persoalan ini mengemuka setelah keluarga AL (76), pasien lansia yang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan tak sanggup menggerakkan anggota tubuhnya, tetap diwajibkan melunasi tagihan sebesar Rp2.134.422 usai dirawat selama empat hari di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
Merespons polemik tersebut, Kelompok Kerja Jurnalis Kolaborasi Lamongan Megilan (POKJA - JALA MEGA) menggelar audiensi bersama jajaran direksi RSUD Dr. Soegiri pada Senin, 16 November 2026 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Sendang Agung Lantai 2. Dalam forum klarifikasi itu, manajemen rumah sakit menyatakan bahwa pengalihan pasien ke jalur umum murni dilakukan demi mematuhi aturan main yang ditetapkan BPJS Kesehatan.
Kasus ini berawal ketika AL dibawa menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. Soegiri pada Sabtu (10/10/2026) pukul 10.09 WIB. Pihak keluarga menuturkan, kondisi lansia tersebut saat itu sangat lemas hingga tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Lantaran menilai situasi tersebut darurat, keluarga membawa AL secara langsung tanpa melewati Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Anak pasien, Widiyawati, menceritakan bahwa seusai menjalani uji laboratorium, dokter memutuskan ibunya harus menjalani rawat inap selama empat hari di Ruang Bougenville lantai 4, kamar 402. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), dr. Eko Budisantoso, Sp.PD, lantas mendiagnosis AL mengidap osteoarthritis dan rheumatoid arthritis.
Kendati demikian, keluarga menyayangkan kebijakan rumah sakit yang sejak awal pendaftaran langsung mengarahkan pasien ke jalur umum. Konsekuensinya, saat pasien diperbolehkan pulang pada Selasa (13/10/2026), keluarga terpaksa membayar tagihan senilai Rp2.134.422. Selain mempertanyakan tidak berlakunya kartu BPJS aktif milik AL, keluarga turut mengeluhkan sikap komunikasi petugas pendaftaran IGD yang dinilai kurang humanis.
"Ibu saya lemas dan tidak bisa bergerak. Mengapa di IGD justru diarahkan masuk jalur umum?" ujar Widiyawati.
Menindaklanjuti keluhan warga tersebut, POKJA - JALA MEGA mengirimkan surat permohonan audiensi bernomor 12/POKJA-LMG/RSUD/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026 kepada Direktur Utama RSUD Dr. Soegiri sebagai wujud fungsi kontrol sosial pers.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pokja Amin Santoso (KabarOneNews.com), Wakil Ketua Syaiful Anam (memorandum.disway.id), Sekretaris Sunardi (Duta.co), Ketua Litbang Suyono (Aleniasatu.id), Yusuf Alghoni (Realita.co), Muhaimin (analisajatim.com), serta Divisi Antar Lembaga Nuham, S.Ag (barometerinvestigasinews.id).
Para jurnalis meminta penjelasan atas lima poin krusial, mulai dari kronologi versi rumah sakit, standar operasional prosedur (SOP) triase kegawatdaruratan, skema penjaminan pasien IGD tanpa rujukan FKTP, dasar penagihan biaya, hingga etika pelayanan petugas.
Jajaran petinggi RSUD Dr. Soegiri hadir lengkap dalam forum tersebut. Tampak hadir Direktur dr. Abdur Rohman, Sp.PD., FINASIM., M.EK., Wadir Pelayanan dan Penunjang dr. Budi Himawan, Sp.U, FICS., Wadir Umum dan Keuangan Laili Indayati, S.E., M.Si., Kabid Perencanaan dan Evaluasi dr. Ifadatul Waro, M.Kes., serta Kasubag Hukum, Organisasi, dan Pemasaran Tadi, S.Kep., Ners.
Menjawab pertanyaan wartawan, Wadir Pelayanan dan Penunjang RSUD Dr. Soegiri, dr. Budi Himawan, menerangkan bahwa penjaminan BPJS tidak hanya bertumpu pada status keaktifan kartu. Penjaminan tersebut juga ditentukan oleh indikasi medis serta klasifikasi layanan, apakah tergolong kegawatdaruratan, spesialistik, atau nonspesialistik.
Ia menambahkan, sejumlah kondisi medis memerlukan pemeriksaan penunjang lanjutan untuk memastikan kategorinya, berbeda halnya dengan korban kecelakaan atau trauma berat yang kondisi gawat daruratnya langsung terlihat kasat mata. Apabila hasil evaluasi medis menyimpulkan pasien tidak memenuhi kriteria penjaminan BPJS, petugas bakal mengarahkan serta menjelaskan prosedur pembayaran jalur umum kepada keluarga.
Lebih lanjut, dr. Budi menyebutkan bahwa pihak rumah sakit sebenarnya menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan bagi warga kurang mampu. Keluarga pasien diberikan waktu maksimal tiga hari untuk mengurus surat keterangan dari kepala desa, bidan atau puskesmas, serta Dinas Kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD Dr. Soegiri, dr. Abdur Rohman, menegaskan bahwa institusinya sekadar menjalankan regulasi dari BPJS Kesehatan, termasuk mekanisme rujukan berjenjang dari FKTP.
"Bukan kami menyalahkan BPJS, tetapi kami melaksanakan aturan BPJS. Kalau kemudian kami harus berhadapan langsung dengan pasien, memang itu menjadi bagian dari konsekuensi pelayanan. Apabila pasien masuk kategori pasien umum, maka tidak akan dicatat sebagai pasien BPJS karena memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS," tegas dr. Abdur Rohman.
Ia sekaligus membantah keras isu adanya praktik klaim ganda, yakni pasien jalur umum yang biayanya tetap diklaimkan melalui nomor kepesertaan BPJS. Menurutnya, seluruh data administrasi pasien umum dicatat secara terpisah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Kendati pihak manajemen telah membeberkan mekanisme prosedurnya, persoalan yang dialami AL masih menyisakan pertanyaan publik soal keterbukaan hasil penilaian triase awal di IGD maupun dasar perubahan status penjaminan selama pasien dirawat inap. Kini, masyarakat turut menunggu klarifikasi resmi dari BPJS Kesehatan Cabang Lamongan untuk memastikan apakah penarikan biaya Rp2,1 juta terhadap peserta JKN aktif tersebut sudah sepenuhnya berjalan sesuai aturan.(*)
