KETIK, MALANG – Masjid yang seharusnya menjadi tempat beribadah, di Perumahan Karanglo Indah, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, justru menjadi objek sengketa hukum. Tempat ibadah bernama Masjid Syuhada yang terletak di Perum Karanglo Indah Blok C-1A tersebut dipersengketakan di Pengadilan Negeri (PN) Malang pada Selasa, 17 November 2026.
Pengurus Yayasan Masjid Syuhada dibawa ke persidangan oleh sejumlah warga atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ini memanas sejak 2024 lalu, saat sebagian warga meminta dilibatkan masuk ke dalam kepengurusan takmir.
"Mulai terjadi polemik saat Ketua Takmir sebelumnya, yaitu almarhum Muchlis Ridwan jatuh sakit. Pengelolaannya dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024. Selanjutnya, perangkat RT dan RW setempat mendatangi dan ketakmiran akhirnya dimandatkan ke Indro Triyono," ujar Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit Dwi Prasetyo kepada wartawan.
Seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan semakin mengemuka saat memasuki pembentukan kepengurusan berikutnya untuk periode 2025–2030. Pihak perangkat wilayah menghendaki mekanisme pemilihan takmir diatur oleh mereka. Sementara itu, jemaah yang telah merawat masjid sejak awal menilai kepengurusan harus ditentukan melalui musyawarah mufakat bersama jemaah aktif.
"Kami juga berpedoman kepada Al-Qur’an yaitu Surah At Taubah ayat 18, bahwa perkara mengurus masjid berlandaskan ketentuan Allah dan musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru dan kandidatnya bukan ahli masjid, membuat kami tidak setuju dan berikhtiar mempertahankan hak tersebut," ungkapnya.
Yayasan Syuhada sempat bermediasi dan mengakomodasi keinginan sebagian warga melalui musyawarah hingga terpilih seorang warga sekaligus jemaah. Namun, setelah kepengurusan terbentuk, pihak yayasan dan pengurus sebelumnya justru didepak.
Untuk memperkuat struktur kepengurusan baru tersebut, pihak lingkungan setempat yang berseberangan dengan yayasan sempat menempuh jalur eksternal dengan melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan. Namun, Yayasan Masjid Syuhada langsung melaporkannya ke Inspektorat Kota Malang sehingga perangkat kelurahan serta kecamatan tersebut mendapat teguran karena dinilai melampaui wewenang.
"Oleh sebab itu, kami memilih melanjutkan kepengurusan takmir yang terpilih, sebelum musyawarah dengan pihak lingkungan," tambahnya.
Dalam keputusan tersebut, Fadjar Abdi ditetapkan sebagai Ketua Takmir periode 2025–2030. Yayasan Syuhada Karanglo Indah tetap menjalankan kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan tertanggal 23 Februari 2025.
Bahkan pada tahun 2025 lalu, pihak lingkungan setempat sekaligus penggugat sempat menguasai kotak amal selama dua kali pelaksanaan salat Jumat. Uang itu dikelola sendiri dan sampai saat ini tidak diketahui, dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian.
Sementara itu, Kuasa Hukum Tergugat, Yayan Riyanto menyebut dalam perkara perdata tersebut, penggugat menarik tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama, yakni Indro Triyono sebagai Tergugat I, Mochammad Isbandi sebagai Tergugat II, dan Fadjar Abdi sebagai Tergugat III.
"Dalam gugatan ini juga turut menyeret Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kemenag Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang sebagai pihak turut tergugat," jelasnya.
Yayan bersama timnya yakni V.LF. Bili, Imam Syafi'i, Sigit Rahmantoro, Febry Andy, Tommy H. Timbang, Farhan Faelani, Rifqi I. Wibowo dan Shendy Prasetyo, menyayangkan adanya gugatan ini. Ia menyebut, selama ini para penggugat bukan sosok yang aktif beribadah di Masjid Syuhada.
"Yayasan Syuhada Karanglo Indah berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024, telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024. Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat," bebernya.
Menurutnya, Akta Ikrar Wakaf yang sudah terbit dari empat SHM milik pribadi menjadi penegas bahwa tak ada kewajiban warga menguasai masjid tersebut dengan dalil fasilitas umum (fasum).
"Karenanya, mereka (penggugat) mempersoalkan pengelolaan lahan tersebut, padahal itu merupakan tanah wakaf. Dan di antara penggugat, terdapat perangkat RT dan RW dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang," tambahnya.
Di sisi lain, kubu yang mengaku perwakilan warga dan bertindak sebagai penggugat melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan advokat Soehartono Soemarto belum memberikan tanggapan apapun. Namun, gugatan yang dilayangkannya telah terdaftar dengan nomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg, dan telah dilaksanakan sidang pertama pada hari ini.
Sebanyak sepuluh penggugat melayangkan gugatan PMH ke PN Malang terhadap jajaran pengurus takmir dari kubu yayasan. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda panggilan para pihak. (*)
