KETIK, MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melakukan sidak di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka pasca libur Lebaran 2026. Dari sidak tersebut diketahui terdapat sekitar 452 warga yang langsung menyerbu pelayanan di hari pertama beroperasi.
Wahyu menjelaskan 452 pengunjung tersebut didominasi warga yang mengakses layanan Disdukcapil Kota Malang dan juga BPJS Kesehatan. Sidak dilakukan pada Rabu, 25 Maret 2026 sekitar pukul 12.00 WIB.
"Ini kita di MPP Merdeka melihat pelayanan kepada masyarakat. Tadi kita cek sampai dengan siang tadi ini sudah ada 452 pengunjung. Lebih banyak didominasi di Disdukcapil dan BPJS Kesehatan," ujarnya usai melakukan sidak.
Menurutnya, kunjungan masyarakat di hari pertama operasional MPP Merdeka pasca libur Lebaran ini cenderung mengalami penurunan. Pada hari biasa, terdapat sekitar 1.000 masyarakat yang mengakses layanan.
Kendati demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan masyarakat pun tak perlu mengantre terlalu lama untuk mengakses layanan yang diinginkan.
"Ini juga karena masih hari pertama, jadi belum banyak yang mengetahui bahwa pelayanan sudah dibuka. Tetapi kalau dengan separuh saja sudah mulai datang dan sudah dilayani dengan baik, mereka merasa senang juga karena lebih cepat, antreannya juga tidak terlalu lama dan ini juga pelayanan bisa jadi lebih cepat," katanya.
Menurut Wahyu, beberapa pelayanan yang diakses mulai dari membuat maupun memperbarui KTP, serta melakukan aktivasi BPJS Kesehatan yang nonaktif. Ia pun mengapresiasi dinas-dinas yang tanggap memberikan layanan kepada masyarakat meskipun di hari pertama usai cuti Lebaran.
Tak hanya di MPP Merdeka, Wahyu juga melakukan sidak dengan menyasar salah satu dinas, kantor kecamatan, hingga kantor kelurahan untuk memastikan layanan kepada masyarakat telah dibuka. Ia menegaskan bahwa ASN Kota Malang diwajibkan bertugas di kantor per 25 Maret 2026.
"Hari ini saya didampingi Pak Sekda, Pak BKPSDM, dan Inspektorat untuk cek juga terkait jumlah ASN yang hadir, apakah ada yang izin. Dari daftar hadir semua hadir 100 persen, tidak ada yang izin dan memang tidak diberikan cuti tambahan karena memang ini adalah dinas pelayanan," tegasnya.(*)
