KETIK, TULUNGAGUNG – Wakil Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, secara blak-blakan mengakui dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun kebijakan terkait manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengakuan ini disampaikan setelah ia tidak menghadiri Sidang Paripurna DPRD terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025–2026, Selasa, 23 September 2025.
Meski absen dalam sidang, Baharudin menegaskan ketidakhadirannya tidak mengganggu jalannya agenda legislatif
"Saya memang tidak hadir karena ada agenda lain. Tetapi sidang paripurna tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak terganggu sedikit pun,” ucap Baharudin, Selasa, 23 September 2025.
Ia menambahkan, sejak awal menjabat, ia merasa dikesampingkan dari keputusan-keputusan penting, termasuk mutasi jabatan ASN.
“Pengisian jabatan, rolling jabatan, sampai penunjukan Plt kepala dinas, semuanya diputuskan tanpa melibatkan saya,” ungkapnya.
Menurutnya, meski secara aturan kewenangan tersebut ada di tangan bupati, secara etika dan moral politik, wakil bupati seharusnya tidak hanya menjadi "pelengkap".
“Dari sisi aturan memang tidak salah karena kewenangan itu ada di Bupati. Tapi secara etika dan moral politik, mestinya Wakil Bupati tidak hanya dijadikan pelengkap,” keluhnya.
Baharudin menekankan bahwa jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan, bukan individu.
“Saat mendaftar ke KPU, Bupati dan Wakil Bupati itu satu paket. Kalau saya maju sendiri, otomatis ditolak. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang dipilih rakyat itu pasangan, bukan perorangan,” tegasnya.
Menurutnya, visi, misi, dan janji politik hasil kampanye seharusnya dijalankan bersama-sama, bukan sepihak.
Meskipun merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan, Ahmad Baharudin memastikan dirinya tetap bekerja sesuai kewenangannya. Ia aktif melakukan pembinaan ASN, pengawasan pelaksanaan APBD, dan memantau kinerja dinas-dinas. "Monitoring ini penting agar masyarakat tetap merasakan kehadiran Wakil Bupati meski saya tidak pernah diajak dalam tahap perencanaan," imbuhnya.
Menanggapi isu disharmoni dengan bupati, Baharudin memilih untuk tidak memperpanjang polemik. “Apakah hubungan ini harmonis atau tidak, biarlah masyarakat yang menilai. Saya hanya menyampaikan fakta yang saya alami, bukan sekadar opini,” ujarnya.
"Terpenting bagi saya adalah mengabdi, menjaga amanah, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Karena jabatan ini bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan soal siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat," pungkas Baharudin. (*)
