KETIK, SURABAYA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengikuti perkembangan zaman. Sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Harga mati!
Oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, ASN dituntut untuk bekerja inovatif dan responsif terhadap perubahan zaman, serta mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Di era digital, ASN juga dituntut membawa perubahan besar dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak.
ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, berdaya saing sekaligus sebagai penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekadar pelaksana.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Khofifah pernah mengingatkan ASN, terutama pada pejabat di lingkungan pemprov setempat bekerja dinamis, terukur, memiliki kecepatan serta profesionalisme tinggi.
Ia juga mengaja mengajak sekaligus mengimplementasikan filosofi kerja bertajuk JATIM BISA' yakni Berdaya, Inklusif, Sinergis dan Adaptif sebagai arah baru pembangunan Jawa Timur.
"Semangat JATIM BISA menegaskan bahwa Jawa Timur tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga pelaku utama dalam membentuk arah kemajuan bangsa," katanya.
Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Gubernur Khofifah minta agar seluruh pejabat bisa cepat beradaptasi dengan perubahan dan penyesuaian terhadap dinamika regional, nasional maupun global.
Posisi Jatim yang strategis ini telah menjadi konektivitas dan mempersambungkan antara bagian barat dan bagian Timur Indonesia. “Maksimalkan seluruh energi untuk menjalankan tugas dan pengabdiannya terbaik,” ujar Gubernur Khofifah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan ASN provinsi setempat sudah menjadi way of life atau seolah sebagau jalan hidup sehari-hari dalam berkinerja.
"Jadi sudah bukan kewajiban lagi ASN bahwa harus adaptif terhadap teknologi digital. Justru lebih dari itu," ujarnya.
Sistem yang diberikan oleh Gubernur Khofifah, kata dia, disebutnya sudah sangat mendukung dan sebagai dorongan agar ASN lebih baik lagi melakukan peningkatan pelayanan terhadap publik.
Salah satu yang menjadi tolok ukur "support system" sekaligus sebagai bukti bahwa ASN Jatim fokus terhadap transformasi digital adalah pengakuan dari Komisi Informasi Pusat bahwa Jatim katerbukaan informasi telah sesuai harapan. Meskipun belum sempurna.
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2025, Pemprov Jatim meraih predikatif badan publik informatif dengan mencatat skor 98,72 atau hampir menyentuh nilai sempurna.
Skor itupun menempatkan Jatim di peringkat kedua (runner-up) nasional, tepat di bawah Provinsi DKI Jakarta.
Capaian tersebut menegaskan konsistensi Pemprov Jatim dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, skor keterbukaan informasi Jatim tercatat terus meningkat, yang menunjukkan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak publik atas informasi.
Berdasarkan data Monev KI Pusat, skor keterbukaan informasi Pemprov Jatim pada 2023 berada di angka 92,00, meningkat menjadi 96,94 pada 2024, dan kembali melonjak pada 2025 dengan nilai 98,72.
Tren positif ini menjadi indikator kuat bahwa keterbukaan informasi tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi dan strategi keunggulan kompetitif bagi Pemprov Jatim.
Dalam penilaian KI Pusat, Pemprov Jatim termasuk lima besar provinsi yang unggul dalam berbagai indikator. Mulai dari kualitas layanan informasi, ketersediaan dan kemudahan akses informasi publik hingga inovasi pelayanan berbasis digital yang mendukung transparansi pemerintahan.
Pemprov Jatim diharapkan terus menjaga konsistensi dan menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan.
"Itu menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi publik di Jatim sekaligus pemanfaatan teknologi saat ini berjalan di Jatim," kata Sherlita.
Sementara itu, salah seorang ASN di Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jatim. Namanya tak bersedia disebut dengan alasan tertentu.
Menurut dia, program dan langkah Gubernur Khofifah bahwa ASN masa kini harus adaptif terhadap teknologi informasi membuat kinerja semakin mengikuti perkembangan zaman.
"Setiap hari kami semakin akrab dengan digitalisasi. Ini tentu membuat kami semakin terasah dan terbiasa dengan teknologi. Itu sisi positifnya," ucap dia.
Selain itu, pada proses administrasi maupun bentuk layanan publik lainnya, penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital sangat membantu.
Ia berharap kepada rekan-rekan sesama ASN lainnya untuk tetap semangat dan tidak pernah berhenti belajar demi meraih hasil terbaik.
"Kami yakin apa yang dilakukan pimpinan semuanya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Jatim. Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik. Tidak mengeluh, cekatan, dan kerja cerdas," tutur pria asal Sidoarjo tersebut.
Kata Pakar Sudah Baik, Tapi...
Pakar Komunikasi asal Universitas Airlangga Surabaya Dr. Suko Widodo menyampaikan pandangannya terhadap pemanfaaatan teknologi di dunia ASN Pemprov Jatim.
Menurut Sukowi, sapaan akrabnya, secara dasar atau seperti kebutuhan data-data administrasi sudah cukup baik, bahkan pada proses pelelangan dan lain-lain sudah berjalan sesuai harapan.
"Ini terlihat dari bagaimana masyarakat memanfaatkan kondisi tersebut. Di Pemprov Jatim, penguasaan teknologi digital memang sudah harus menjadi kewajiban," tuturnya.
Tak itu saja, pemanfaatan PPID di lingkungan Pemprov Jatim memang sudah cukup baik. Namun, lanjut dia, yang perlu diingat adalah update data atau keterbaruan informasi.
Ia meminta ASN yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap informasi dan pelayanan masyarakat selalu mengedepankan data atau kondisi terbaru di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tentu perlu penguatan dan peningkatan kualitas. Jangan lupakan juga interaksi dengan warga adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak harus bertatap muka dan bekerja hanya sesiai jam kerja, tapi bisa melalui pemanfaatan teknologi. Bisa kapan dan di mana saja," kata dia.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu juga mengapresiasi sejumlah pejabat atau Kepala OPD yang setiap harinya menyampaikan kegiatan dan kinerjanya melalui platform media sosial.
"Ini menunjukkan perubahan, apalagi masyarakat memang berhak mengetahuinya. Setiap program dan kinerja ASN harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama rakyat," tutur dia.
Yang terpenting saat ini, lanjut dia, adalah konsistensi dan keterbukaan informasi dari Pemprov Jatim. Mulai dari lembaganya, maupun kinerja dari seorang pejabatnya
"Tunjukkan bahwa ASN di lingkungan Pemprov Jatim sudah sesuai dengan standar dan memiliki kualitas di atas rata-rata," kata dia.
"Tentu ini sesuai dengan keinginan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kita lihat, apa yang dilakukan ibu Gubernur setiap harinya kini diketahui oleh masyarakat luas. Ya itu tadi, memanfaatkan teknologi," tambah Suko. (*)
