KETIK, KEDIRI – Upaya penurunan angka stunting di Kota Kediri mendapat perhatian khusus dari Tim Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Tim melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung di Pondok Pesantren Wali Barokah untuk melihat efektivitas program percepatan penanganan stunting di lingkungan pesantren, Kamis 27 November 2025.
Rombongan dari Jakarta tiba di Ponpes Wali Barokah sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka meninjau layanan Posyandu Seruni yang berada di dalam kompleks pondok, termasuk program Makanan Bergizi (MBG) bagi ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
Ponpes Wali Barokah menjadi salah satu lokasi yang dipilih karena dinilai konsisten menerapkan program intervensi gizi terintegrasi.
Pimpinan Ponpes Wali Barokah, KH. Sunarto menegaskan bahwa pondok secara aktif menjalankan berbagai langkah pencegahan stunting. Menurutnya, keberadaan Posyandu Seruni serta dukungan program SPPG dan MBG memperkuat komitmen pesantren untuk sejalan dengan kebijakan pemerintah.
"Sejak awal kami berkomitmen untuk membantu program-program pemerintah, terutama tentang bagaimana upaya penanggulangan stunting," katanya.
Sunarto menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir tidak ditemukan indikasi kasus stunting di lingkungan pesantren. Hal ini diperkuat dengan adanya pelayanan yang rutin, baik untuk sekitar 70 balita maupun bagi ibu hamil dan ibu menyusui yang tidak hanya berasal dari keluarga besar pondok, tetapi juga masyarakat sekitar.
"Insya Allah dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada gejala-gejala yang mengarah kepada apa terjadinya stunting, khususnya di lingkungan pondok," tegasnya.
Kunjungan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dari Sekretariat Wakil Presiden, di antaranya Siti Alfiah selaku Plt. Asdep Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga, Iing Mursalin sebagai Team Leader Tim Percepatan Penurunan Stunting, Kuswan, Tenaga Ahli Pengelolaan Pengetahuan dan Joko Yulianto, staf administrasi serta Alie Sadikin, Tenaga Ahli Advokasi.
Dalam kesempatan itu, Alie Sadikin menyampaikan bahwa Kota Kediri menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Bahkan, pemerintah pusat memberikan penghargaan peringkat kedua nasional atas kinerja penanganan stunting.
Karena itu, pihaknya ingin melihat langsung penerapan program di tingkat lapangan, khususnya di lingkungan pesantren.
"Jadi kami turun ke lapangan untuk melihat sampai dimana, sejauh apa program ini berjalan," jelasnya.
Hasil pemantauan di Posyandu Seruni menunjukkan proses pelayanan berjalan baik. Tim melihat adanya penanganan terstruktur mulai dari pendataan, pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, hingga tindak lanjut terhadap balita maupun orang tua yang berpotensi mengalami masalah stunting.
Tim Sekretariat Wapres mencatat adanya perkembangan positif di wilayah tersebut. Angka stunting yang sebelumnya berada pada kisaran lebih dari 20 kasus berhasil turun menjadi 14 kasus.
"Artinya, terdapat sekitar 10 anak yang sudah terbebas dari kondisi stunting dalam kurun waktu program berjalan," paparnya.
Menurut Alie, capaian ini mencerminkan kerja kolaboratif yang efektif antara pemerintah kota, kader Posyandu, serta elemen masyarakat seperti pesantren. Namun, ia menekankan perlunya percepatan pada sejumlah indikator yang masih dinilai cukup tinggi, seperti cakupan imunisasi dasar, ASI eksklusif, dan pemenuhan MPASI (Makanan Pendamping ASI) sesuai standar.
"Itu kemudian nanti menjadi program prioritas di tahun ke depannya," ungkapnya.
Pihaknya berharap Pemerintah Kota Kediri terus meningkatkan kinerja penurunan stunting pada tahun-tahun berikutnya. Upaya ini penting dilakukan agar prestasi yang sudah diraih tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.
Kunjungan monev di Ponpes Wali Barokah diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat peran komunitas pendidikan dan keagamaan dalam menekan angka stunting, khususnya melalui kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Sehingga dapat meningkatkan dari kinerja pemerintahnya bisa lebih baik lagi atau dipertahankan," tandasnya. (*)
