Setahun Pemerintahan Prabowo, BEM Nusantara Jatim Soroti Militerisasi Ruang Sipil dan Penggusuran Lahan

KETIK, SURABAYA – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM Nusantara Jawa Timur menyuarakan kritik keras terhadap meningkatnya praktik militerisasi di ruang sipil serta penggusuran warga dengan dalih keamanan nasional.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, Helvin Rosianda, menilai arah kebijakan pemerintah dalam satu tahun terakhir menunjukkan kecenderungan memperluas peran militer di ranah sipil secara masif dan terstruktur. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi dan ruang hidup rakyat.

“Kami prihatin melihat ekspansi kekuatan militer di tengah masyarakat. Demokrasi yang dibangun sejak Reformasi kini terancam oleh kebijakan yang justru menggerus hak-hak sipil,” ujar Helvin dalam keterangannya, Selasa 21 Oktober 2025.

BEM Nusantara Jatim turut menyoroti rencana pembebasan 50 hektare lahan di Desa Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, yang disebut akan dijadikan lokasi pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP).

Helvin menyebut rencana tersebut dilakukan tanpa transparansi, tanpa dialog dengan masyarakat, dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi warga.

Ia menilai, banyak masyarakat yang telah tinggal turun-temurun kini menghadapi ancaman kehilangan tanah dan sumber penghidupan.

“Para petani dan pedagang kecil di Kaligentong hidup dalam ketakutan. Kompensasi yang dijanjikan pun belum jelas, bahkan belum ada proses ganti rugi yang adil,” tegas Helvin.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM Nusantara Jatim menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
• Menolak pembebasan 50 hektare lahan di Kaligentong, Tulungagung, yang direncanakan untuk pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP).
• Mendesak Kementerian ATR/BPN agar lebih selektif dan bertanggung jawab dalam setiap proses pembebasan lahan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan lahan untuk militer dan masyarakat kecil.
• Menuntut penarikan militer dari ranah sipil, serta menegaskan agar seluruh prajurit TNI tunduk pada prinsip supremasi sipil dan peradilan umum.
• Mengecam praktik penggiringan opini publik oleh TNI melalui buzzer berbiaya, yang dinilai hanya menambah kegaduhan di masyarakat dan dunia mahasiswa.

Helvin menilai, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum refleksi kebijakan, bukan justru memperkuat militerisasi dalam kehidupan sipil.

“Ruang demokrasi makin sempit, suara rakyat makin dibungkam. Kami akan terus melawan setiap bentuk ketidakadilan dan memperjuangkan demokrasi sejati yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, BEM Nusantara Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat sipil termasuk mahasiswa, buruh, dan petani untuk bersatu memperjuangkan hak atas ruang hidup serta menegakkan demokrasi yang berkeadilan.

“Dengarkan suara kami. Hentikan militerisasi, kembalikan tanah kepada rakyat, dan hormati demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” kata Helvin. (*)