KETIK, BOJONEGORO – Menjelang genap satu tahun masa pemerintahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengakselerasi pembangunan lintas sektor. Keduanya memfokuskan arah kebijakan pada upaya mewujudkan Bojonegoro yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan membanggakan melalui lima prioritas utama pembangunan daerah.
Lima prioritas tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, pengurangan pengangguran, serta peningkatan konektivitas wilayah. Seluruh program dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar terlihat secara fisik.
“Sehingga pembangunan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Achmad Gunawan, Senin, 2 Februari 2026.
Berikut rangkuman capaian satu tahun kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah pada periode 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026 berdasarkan lima fokus utama pembangunan daerah.
Penurunan Angka Kemiskinan
Upaya pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro mencatat tren penurunan jumlah penduduk miskin secara konsisten. Pada 2024, persentase kemiskinan tercatat sebesar 11,69 persen atau setara 147.330 jiwa. Angka tersebut turun menjadi 11,49 persen atau sekitar 144.900 jiwa pada 2025.
Penurunan ini tidak lepas dari berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terus diperluas, termasuk penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi lokal.
Sejalan dengan itu, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro terus bertambah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3 persen per tahun. Hingga 2025, total pelaku UMKM tercatat mencapai 91.751 unit usaha, yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Pada sektor ketahanan pangan, Pemkab Bojonegoro menjalankan berbagai program strategis, mulai dari distribusi pupuk, pemberian bibit sayuran dan buah-buahan, hingga penyediaan layanan peminjaman alat dan mesin pertanian (alsintan) secara gratis bagi kelompok tani. Berkat langkah tersebut, Bojonegoro berhasil menjadi kabupaten dengan produksi padi terbesar kedua di Jawa Timur.
Berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bojonegoro, produksi gabah pada 2025 meningkat sebesar 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Produksi gabah kering giling (GKG) pada 2025 mencapai 886 ribu ton, melonjak signifikan dari 710 ribu ton pada 2024.
Pengurangan Angka Pengangguran
Dalam menekan angka pengangguran, Pemkab Bojonegoro aktif membuka ruang investasi serta memperluas program pelatihan kerja berbasis vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia industri. Pemerintah daerah juga memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Data Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro menunjukkan, dari 5.407 peserta pelatihan kerja, sebanyak 3.030 orang telah terserap di sektor formal maupun informal. Sementara itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, persentase pengangguran di Bojonegoro turun dari 4,42 persen pada 2024 menjadi 3,90 persen pada 2025. Tren ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di daerah.
Peningkatan Konektivitas Wilayah
Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan hingga tingkat desa, tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan konektivitas untuk menekan biaya logistik, mempercepat mobilitas warga, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah Bojonegoro.
Pada 2025, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp651 miliar melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, Dinas Bina Marga Kabupaten Bojonegoro juga menuntaskan pembangunan 27 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi beton rigid sepanjang 33 kilometer.
Pemerintah daerah turut merehabilitasi 56 ruas jalan kabupaten sepanjang sekitar 83 kilometer serta melakukan penggantian, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan di 262 titik. Langkah ini diharapkan memperkuat aksesibilitas antarwilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Skm)
