KETIK, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa penerima program tersebut di berbagai daerah.
“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty, mengutip laman resmi DPR RI, Senin, 29 September 2025.
Netty menyoroti laporan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang mencatat tingginya angka kasus keracunan. Sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, dengan kasus tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2.051 kasus
Menurutnya, kasus keracunan yang telah menyebabkan ribuan korban jatuh sakit dan bahkan mengalami gangguan kesehatan serius tidak bisa dianggap remeh. Ia menduga adanya potensi pelanggaran dalam proses pengadaan hingga pengolahan makanan.
"Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak," tegas Netty.
Netty menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap tahapan program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah.
“Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk melakukan investigasi cepat guna mengidentifikasi penyebab kasus, sekaligus menyiapkan langkah perbaikan agar insiden serupa tidak terulang di daerah lain.
Netty juga mengingatkan bahwa keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan merupakan kunci keberhasilan program. Ia berharap keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik.
“Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” ujarnya.
Politisi dari PKS ini menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program MBG, namun dengan syarat harus dibarengi perbaikan yang lebih sistematis.
“Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya. (*)
