KETIK, BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar terus memperkuat sektor kesehatan dengan mempercepat rehabilitasi berbagai fasilitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Melalui dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) kini mencatat progres pembangunan yang pesat, bahkan telah mencapai 60 hingga 90 persen.
Rehabilitasi ini menyasar empat titik strategis, yakni Pustu Tumpakkepuh di Kecamatan Bakung, Pustu Midodaren di Kecamatan Kademangan, Pustu Kaulon di Kecamatan Sutojayan, serta Puskesmas Suruhwadang di Kecamatan Kademangan. Empat fasilitas ini tengah dibenahi agar mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih aman, modern, dan nyaman bagi masyarakat.
Pekerjaan mencakup perbaikan ruang pelayanan, pembenahan struktur bangunan, hingga peningkatan fasilitas penunjang seperti ruang tunggu dan ruang pemeriksaan. Diharapkan, peningkatan infrastruktur ini akan memberikan pengalaman layanan kesehatan yang jauh lebih baik bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.
Pada tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp 15,2 miliar, dengan Rp 1,68 miliar di antaranya diarahkan khusus untuk rehabilitasi fasilitas kesehatan. Program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana.
“InsyaAllah proses pembangunan dan perbaikan dipastikan rampung pada akhir tahun 2025,” ujarnya, Minggu, 16 November 2025.
Ia menuturkan bahwa kondisi bangunan yang lebih representatif akan memberikan dampak besar pada peningkatan kualitas layanan promotif, preventif, dan kuratif. Gedung yang lebih baik diyakini mampu mempercepat penanganan serta meningkatkan kenyamanan pasien.
Selain rehabilitasi fisik, DBHCHT 2025 juga digunakan untuk peningkatan mutu layanan kesehatan. Anggaran dipakai untuk penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pemutakhiran peralatan medis, hingga peningkatan standar operasional pelayanan di fasilitas kesehatan.
Tidak hanya itu, dukungan DBHCHT juga mencakup pembiayaan kebutuhan operasional pelayanan sehari-hari, terutama bagi fasilitas di wilayah pedesaan yang membutuhkan penguatan lebih besar.
Muhdianto menjelaskan bahwa alokasi DBHCHT tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan tambahan anggaran tersebut, ruang gerak Dinkes dalam merehabilitasi dan memodernisasi fasilitas kesehatan menjadi semakin luas.
“Kami berharap alokasi tersebut dapat terus bertambah di tahun-tahun mendatang, sehingga semakin banyak Pustu dan Puskesmas yang bisa dibenahi demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” katanya.
Dengan progres pembangunan yang sudah mendekati penyelesaian, Pemkab Blitar optimistis kualitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan akan meningkat signifikan pada tahun depan. (*)
