KETIK, SAMPANG – Aksi protes terhadap Petronas terus meletus di perairan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Terbaru, ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir menggelar demonstrasi di tengah laut guna menolak kegiatan survei migas yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia, Petronas, di area Sumur Barokah.
Dengan ratusan kapal nelayan, massa aksi mendatangi langsung kapal survei Petronas yang tengah beroperasi. Mereka membentangkan spanduk penolakan bertuliskan Tolak Survei Migas Petronas, Laut Milik Nelayan! sambil meneriakkan yel-yel kecaman.
Ratusan ibu-ibu pesisir dan nelayan saat demo kapal Petronas (Foto: Mat Jusi/Ketik.com).
Selai itu, para ibu-ibu nelayan turut serta dalam aksi ini dengan membentangkan banner bertuliskan Laut untuk Anak Cucu Kami, Bukan untuk Asing!
Tokoh nelayan Ketapang, Winarno, menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap ketidakjelasan kompensasi bagi nelayan yang terdampak aktivitas migas.
"Kemarin kami kembali menggelar aksi ke tengah laut guna untuk menolak keras survei dan eksplorasi Petronas. Kompensasi bagi nelayan tidak jelas, sementara aktivitas mereka sudah mengganggu jalur tangkap ikan," tegasnya.
Nelayan Ketapang Sampang saat demo Kapal Petronas (Foto: Mat Jusi/Ketik.com).
Ia memperingatkan, jika Petronas tetap memaksakan survei, ratusan kapal nelayan siap kembali turun ke laut untuk menghadang kapal survei.
"Kalau kapal Petronas masih beroperasi, kami tidak akan diam. Seratus kapal siap mengusir mereka dari perairan Ketapang," katanya lantang. Sabtu, 18 Oktober 2025.
Sekedar diketahui, bagi warga pesisir Ketapang, laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan sumber kehidupan dan warisan generasi. Aktivitas eksplorasi migas dinilai mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan nelayan kecil di Madura bagian selatan.
Aksi di laut Ketapang bukan sekadar protes ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan rakyat pesisir terhadap ketimpangan eksploitasi sumber daya alam.
Mereka menilai kehadiran perusahaan asing seperti Petronas mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat lokal.(*)
