KETIK, ACEH BARAT DAYA – Badan jalan lintas nasional Meulaboh – Tapaktuan tepatnya di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), disulap menjadi tempat aduk semen proyek pembangunan saluran drainase yang diduga milik "siluman".
Bukan itu saja, aktivitas proyek tanpa identitas tersebut juga memicu keresahan masyarakat dan dinilai membahayakan keselamatan para pengguna jalan, terlebih material juga berserakan di bahu jalan.
Pantauan di lapangan pada Sabtu, 3 Januari 2026 menunjukkan, pengadukan semen dilakukan secara manual tepat di badan jalan nasional yang setiap hari dilalui kendaraan roda dua hingga truk bertonase besar.
Meski terpasang papan peringatan agar pengendara berhati-hati, kenyataannya material proyek yang berserakan dan aktivitas pekerja yang memakan setengah jalan justru menghambat arus lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Salmi, salah seorang pengendara sepeda motor, mengaku nyaris kehilangan nyawa akibat kondisi tersebut. Ia mengatakan hampir terlibat adu banteng dengan sebuah dump truk saat berupaya menghindari tumpukan material proyek yang menutup sebagian badan jalan.
“Saya kaget, tiba-tiba di depan ada adukan semen dan material proyek berserakan jalan. Saat menghindar, dari arah berlawanan muncul dump truk. Sedikit lagi kami adu banteng,” ungkap Salmi dengan nada cemas.
Menurutnya, penggunaan badan jalan nasional sebagai lokasi kerja proyek sangat tidak wajar dan menunjukkan lemahnya pengawasan. Ia menilai papan peringatan saja tidak cukup jika aktivitas berbahaya tetap dilakukan di jalur utama tersebut.
Salmi berharap pihak terkait segera turun tangan, khususnya instansi berwenang dan pelaksana proyek, agar memindahkan aktivitas pengadukan semen dari badan jalan dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.
“Ini jalan nasional, satu-satunya akses lintasan antar kabupaten dan provinsi. Jangan sampai ada korban dulu baru bertindak,” tegasnya.
Masyarakat juga mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menertibkan proyek drainase yang diduga “siluman” tersebut, serta memastikan setiap pekerjaan infrastruktur mematuhi aturan keselamatan dan tidak membahayakan publik.
"Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu kecelakaan fatal dan merugikan banyak pihak," tutur Salmi memungkasi pernyataannya. (*)
