KETIK, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto merespons tuntutan 17+8 yang ramai di media sosial. Prabowo menyatakan sebagian tuntutan yang digemakan masyarakat setelah demonstrasi akhir Agustus lalu masuk akal, dan sebagian lain perlu diperundingkan.
"Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding,” ucap Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan kemarin.
“Saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik," tambahnya.
Secara khusus, Prabowo merespons positif mengenai desakan membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan (21), sopir ojek daring yang dilindas kendaraan taktis polisi.
"Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak gimana," kata dia.
Sementara untuk tuntutan menarik militer dari pengamanan sipil, Prabowo hanya menjelaskan tugas TNI yang satu di antaranya untuk menjaga masyarakat dari ancaman apa pun. Kata dia, tuntutan tersebut masih diperdebatkan.
"Jadi, terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya," tegasnya.
Prabowo juga menyerukan aparat penegak hukum harus bertindak proporsional. Dia meyakini terhadap aparat yang tidak proporsional akan dilakukan penegakan etik dan hukum.
"Saya kira itu yang keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional," katanya.
Prabowo juga meminta agar demonstrasi dilakukan secara damai alias tidak dengan bakar-membakar.
Dia menyinggung kematian ASN di Makassar akibat Gedung DPRD dibakar pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Tapi, sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, ASN yang mati karena kebakaran," tegas Prabowo. (*)
