KETIK, BATU – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi, mendorong pelaku usaha wisata dan perhotelan di wilayahnya untuk memperkuat pasar nonpemerintah seperti korporasi swasta, komunitas, dan wisata keluarga.
Langkah ini sebagai antisipasi dampak rencana Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diprediksi akan sangat memukul sektor perhotelan.
“Sebab tidak bisa hanya mengandalkan tamu dinas. Pasar harus diperluas. Jika TKD dipangkas pasti imbasnya akan ke sektor wisata maupun hotel," katanya, Minggu, 2 November 2025.
Sujud memperkirakan pemangkasan TKD pada 2026 akan menyebabkan berkurangnya agenda dinas dan rapat-rapat, sektor yang selama ini menjadi penopang utama pendapatan perhotelan Kota Batu.
"Pembelanjaan pemerintah terutama yang turun membuat ekonomi melemah. Begitu juga wisata, biasanya weekday diisi kegiatan pemerintahan. Sekarang nyaris tidak ada," imbuhnya.
Sujud mengungkapkan bahwa beberapa hotel saat ini sudah banyak yang bersiasat lantaran pendapatan yang turun karena efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Apalagi nanti ditambah dengan adanya pemangkasan TKD.
"Selama ini perputaran uang sektor hotel banyak disumbang dari segmen Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE)," sebut Sujud.
Okupansi hotel di Kota Batu rata-rata hanya 30 persen pada hari kerja. Sementara pada akhir pekan hanya berkisar 60–80 persen. Bahkan sejumlah hotel sekarang sudah menerapkan efisiensi jam kerja.
"Tidak di-PHK, cuma gaji disesuaikan dengan jumlah hari kerja. efisiensi jam kerja ini maksudnya karyawan yang dulu bekerja enam hari kini hanya empat hari per minggu," jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, di Kota Batu terdapat 35 hotel bintang dan 35 hotel melati. Sementara itu, jumlah vila dan homestay tercatat mencapai 922 unit.(*)
