KETIK, MALANG – Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti masih ruginya Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang memonopoli perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM). Praktek kecurangan dan adanya mafia di dalamnya disebut mempengaruhi kinerja Pertamina yang dinilai merugi.
Berdasarkan data yang dihimpun Pertamina memang mengalami kerugian hingga Rp285 trilliun, akibat praktek kecurangan yang terjadi di dalamnya. Kerugian itu diketahui saat Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi penyelewengan tersebut.
Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, pengamat ekonomi menyatakan, efisiensi menjadi hal yang perlu dilakukan oleh Pertamina agar tidak merugi terlalu banyak. Ia menyoroti tata kelola BBM yang masih belum bagus, padahal masih menguasai 85 persen pangsa pasar BBM di Indonesia.
"Adanya SPBU swasta itu mendorong persaingan, tapi kan 85 persen ini masih didominasi oleh Pertamina. Tata kelolanya masih belum baik, ada orang yang terduga mafia, itu sudah di-cut, ini jadi bukti Pak Prabowo serius secara struktur membersihkannya," ucap Sri Wahyudi, saat diskusi satu tahun pemerintahan Prabowo - Gibran.
Yudi sapaan akrabnya mengungkapkan, dari sisi monopoli dalam konsep perusahaan negara sebenarmya tidak pada mencari keuntungan, tapi menyediakan hajat hidup dan menjaga konsumen dalam hal ini warga negara. Meski tidak berorientasi mencari keuntungan, seharusnya perusahaan milik negara itu tidak merugikan keuangan negara.
"Sehingga mengambil keuntungannya pun tidak bisa besar dalam konteks kepemilikan, beda kalau monopolinya itu monopoli lahir dari sektor swasta, monopoli dari sektor negara yang sebenarnya tidak profit oriented, cuma jangan sampai membebani negara karena selama ini kan defisit terus," jelas dekan Fakultas Ekonomi UMM ini.
Maka untuk mencapai agar tidak terus merugi dan membebani anggaran negara diperlukan tindakan bersih-bersih, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan hulu hilir bahan bakar minyak. Apalagi ia menilai ada beberapa oknum mafia yang memang menjadi penghambat tata kelola BBM di Indonesia.
"Ada kasus-kasus yang sudah terungkap itu, ada dalam tanda kutip mafia yang selama ini menguasai migas di kita itu akhirnya diungkap. Kemudian anak perusahaanmya juga kan ternyata terbukti, ini masih diduga ya, masih diduga untuk merugikan triliunan negara," tuturnya.
Selama ini kata Yudi, pengelolaan BBM di Indonesia juga masih ketergantungan pada asing, sehingga BBM yang dipasarkan Pertamina itu mayoritas diimpor karena pengolahannya di luar negeri. Hal ini yang mempengaruhi gejolak harga BBM di Indonesia, ketika ada kenaikan harga minyak mentah dunia yang berimbas pula.
"Karena ketergantungan dengan asing itu maka sebenarnya mekanismenya itu lebih baik mekanisme pasar. Itu untuk menjaga ketika harga minyak dunia turun ya harus ikut turun. Kan kita selama ini ketika harga minyak dunia naik," terangnya.
"Tapi ketika harga minyak dunia turun, nggak ikut turun. Ini yang perlu menjadi catatan kita. Sehingga mekanisme pasar ya harus mekanisme pasar yang sesuai dengan kondisinya ini," pungkasnya.(*)
