KETIK, LEBAK – Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lebak pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian yang positif di tengah dinamika ekonomi global yang belum stabil.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso kepada wartawan, Minggu 5 April 2026.
“Berdasarkan data hingga 31 Maret 2026, realisasi pajak daerah Kabupaten Lebak telah mencapai Rp45,45 miliar lebih atau sebesar 18,16 persen dari target Rp250,35 miliar. Capaian ini melampaui target Triwulan I yang ditetapkan sebesar 15 persen,” ujar Agung.
Menurutnya, capaian tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 31 Maret 2025, realisasi pajak daerah baru mencapai Rp41,24 miliar lebih atau 17,76 persen dari target Rp232,23 miliar.
“Jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang positif dalam realisasi pajak daerah,” katanya.
Agung menjelaskan, beberapa sektor pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tersebut. Di antaranya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBJT Pajak Konsumsi Tenaga Listrik, Opsen BBNKB, serta Opsen PKB.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah jenis pajak yang belum mencapai target Triwulan I, seperti PBB-P2, BPHTB, dan PBJT Pajak Hiburan.
“Kami akan memberikan perhatian khusus terhadap sektor-sektor tersebut melalui peningkatan pendataan, pendaftaran, penetapan hingga penagihan, agar pada bulan April realisasinya bisa lebih optimal,” ujarnya.
Selain pajak daerah, lanjut Agung, capaian retribusi daerah juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hingga akhir Maret 2026, realisasi retribusi mencapai Rp5,73 miliar lebih atau 24,28 persen dari target Rp23,59 miliar.
“Capaian ini jauh melampaui target Triwulan I yang hanya sebesar 15 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2025 pada periode yang sama, realisasi retribusi saat itu baru mencapai Rp4,56 miliar atau 17,25 persen,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kontribusi terbesar retribusi daerah berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp2,41 miliar lebih dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1,03 miliar lebih.
Namun demikian, Agung menilai masih ada sejumlah perangkat daerah yang perlu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan retribusi.
“Beberapa OPD yang perlu mendapat perhatian antara lain Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian yang belum ada realisasi, Dinas Peternakan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” katanya.
Lebih lanjut, Agung juga menyoroti tren peningkatan digitalisasi dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, penggunaan kanal pembayaran digital terus mengalami peningkatan signifikan.
“Berdasarkan data Februari 2026, pembayaran pajak daerah secara digital mencapai 94 persen, dengan dominasi melalui m-banking sebesar 91 persen. Sementara itu, pembayaran retribusi daerah secara digital mencapai 96 persen, didominasi m-banking sebesar 95 persen,” ungkapnya.
Ia menegaskan, digitalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan transparansi serta kemudahan layanan kepada wajib pajak.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lebak akan terus memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah guna mencapai target pendapatan tahun 2026.
“Kami akan terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta memperkuat pengawasan. Ini penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer,” tandasnya. (*)
