KETIK, TEGAL – Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Amangkurat, Selasa, 31 Maret 2026.
Kegiatan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan daerah.
Selain infrastruktur dasar, pengembangan pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi syariah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas kebijakan tahun 2027.
“Hasil Musrenbang akan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal,” ujarnya.
Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Suharyo Joko Purmono, memberikan pandangan terkait potensi pengembangan sektor unggulan daerah.
Menurutnya, sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah memiliki peluang besar dalam mendorong pemerataan pembangunan.
“Penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas, seperti melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas,” jelas Suharyo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2025 mencapai 5,97 persen.
Namun, tingkat pengangguran terbuka yang masih berada pada angka 7,61 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah melakukan verifikasi secara ketat terhadap usulan Musrenbang yang mencapai Rp456 miliar agar tetap tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya belanja pegawai,” terang Amir.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain pemerataan pembangunan infrastruktur, penataan kawasan perkotaan, pengembangan pariwisata berbasis pengalaman, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program satu desa satu sarjana dan pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bapperida) Kabupaten Tegal, Faried Wajdy, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan partisipatif dari bawah ke atas.
Dari hasil penjaringan aspirasi, tercatat sebanyak 1.140 usulan dari tingkat desa yang kemudian melalui proses kajian hingga menghasilkan 314 usulan prioritas di tingkat kecamatan.
“Usulan yang masuk didominasi oleh pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan sarana pendidikan dan layanan kesehatan,” ucapnya.
Selain itu, pendekatan inklusif juga dilakukan melalui penyelenggaraan Musrenbang tematik untuk mengakomodasi aspirasi kelompok perempuan, anak, penanganan stunting, serta penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan memastikan perencanaan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Pemerintah Kabupaten Tegal berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.(*)
