KETIK, PEMALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menyiapkan anggaran bantuan sebesar Rp9,6 miliar untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026 di 173 desa.
Bantuan dana tersebut disiapkan guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan.
Kepastian anggaran itu disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang, Bejo Setyawidodo, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bodeh, Selasa, 3 Februari 2026.
“Ada bantuan keuangan, dan sementara ini diketahui anggaran sebesar Rp9,6 miliar untuk 173 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades di tahun 2026,” kata Bejo di hadapan peserta Musrenbang.
Bejo menjelaskan, penyaluran dana akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing desa. Skema pembagian tersebut dimungkinkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Dimungkinkan berbeda dengan tahun sebelumnya, karena kita mengacu pada DPT periode tahun 2024 sebanyak 1.733 TPS, dengan ketentuan setiap TPS maksimal 500 DPT,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bejo menambahkan bahwa pencairan dana bantuan Pilkades akan dilakukan setelah Pemkab Pemalang menerima data kebutuhan dari masing-masing desa, khususnya yang berkaitan dengan jumlah DPT dan kebutuhan teknis penyelenggaraan Pilkades.
"Kita bagi setelah kita mengantongi data dari masing masing desa sebagai kebutuhan DPTnya," pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemkab Pemalang berharap pelaksanaan Pilkades 2026 di ratusan desa dapat berlangsung aman, demokratis, dan berkualitas, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa ke depan.(*)
