KETIK, MALANG – Kota Malang mendapatkan penghargaan atas Indeks Reformasi Hukum Terbaik II untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dati Kementerian Hukum. Pasalnya Kota Malang mendapatkan nila sempurna atau 100 untuk kategori tersebut.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas ketika Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, 18 Desember 2025 di Jakarta.
Melalui indeks reformasi hukum, menunjukkan Pemkot Malang patuh dalam menyelesaikan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pemkot Malang juga dinilai serius dalam menata regulasi yang efektif, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan kebijakan nasional.
“Ini merupakan prestasi luar biasa bagi Pemerintah Kota Malang. Kota Malang berhasil meraih penghargaan Terbaik II Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum,” ujar Wahyu.
Wahyu meminta agar penghargaan yang diterima menjadi motivasi Pemkot Malang untuk patuh pada hukum dan memastikan kebijakan daerah selaras dengan nasional.
“Kepatuhan ini kami wujudkan melalui penyesuaian dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, baik peraturan daerah maupun peraturan wali kota, yang disusun tepat waktu, taat prosedur, dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum,” lanjutnya.
Terlebih Kota Malang mampu memenuhi berbagai indikator penilaian. Mulai dari kesesuaian pemenuhan rekomendasi, hasil harmonisasi, pembulatan, serta konsep perancangan peraturan perundang-undangan.
Penilaian tersebut juga termasuk ketepatan waktu fasilitasi bersama Biro Hukum Provinsi Jatim dan kepatuhan pada indeks regulasi dari Kementerian Hukum. (*)
