KETIK, BANDUNG – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyebut Jawa Barat merupakan kekuatan utama percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Kenaikan prevalensi stunting Jawa Barat sangat menentukan pada kenaikan stunting secara nasional. Pun sebaliknya. Hal ini disampaikan Mendukbangga saat sambutan Retret dan Jambore Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Jawa Barat di Rancaupas, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Sabtu (12/7/2025).
“Prevalensi stunting kita sekarang sudah turun. Alhamdulillah, sekarang 19,8 persen. Dan, ingat kekuatannya adalah di Jawa Barat karena penduduknya paling banyak se-Indonesia,” jelas menteri.
Kalau Jawa Barat turun tinggi, imbuh Wihaji, sangat berpengaruh terhadap penurunan prevalensi Indonesia.
"Terima kasih Jawa Barat yang berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 5,8 persen pada 2024. Dan, itu kerja Bapak/Ibu sekalian beserta tim yang lain,” ucapnya disambut tepuk tangan ribuan peserta jambore.
Ia menyebut prevalensi stunting secara nasional mengalami penurunan dari 21,5 pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 telah mematok target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen pada 2029.
Capaian 2024 sebesar 19,8 persen masih di bawah target nasional sebesar 18 persen. Karena itu, Wihaji mengapresiasi keberhasilan Jawa Barat menurunkan prevalensi stunting dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen. Penurunan ini berdampak besar pada penurunan prevalensi stunting secara nasional.
Untuk mempercepat penurunan stunting tersebut, Wihaji memerintahkan para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten dan kota masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita) non-pendidikan anak usia dini (PAUD) bisa mendapatkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG setempat.
Wihaji menyatakan, Kemendukbangga telah mendatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyalurkan MBG bagi kluster ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Dalam hal ini, SPPG bertugas menyediakan makanannya, sementara Kemendukbangga mendistribusikannya kepada sasaran khusus tersebut oleh para PKB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Pertanyaannya, Pak ada enggak pengganti transportasinya? Saya memahami suasana kebatinan itu, insyaallah. Saya sudah setuju Pak Prof Dadan sebagai Kepala BGN untuk pembiayaan pengganti bensin untuk mendistribusikan. Nanti ada penggantinya,” sambung Wihaji disambut tepuk tangan peserta. (*)
