Komisi V DPR RI Soroti Proyek Bernilai Milliaran di Bangkalan Terbengkalai

25 September 2025 20:45 25 Sep 2025 20:45

Thumbnail Komisi V DPR RI Soroti Proyek Bernilai Milliaran di Bangkalan Terbengkalai
Bupati Bangkalan dan sejumlah Anggota komisi V DPR RI saat kunjungan ke Kabupaten Bangkalan, 25 September 2025. (Foto: Ismail Hs/Ketik.com)

KETIK, BANGKALAN – Sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah di Madura ternyata mangkrak dan belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Fakta ini terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bangkalan, Kamis 25 September 2025.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada lemahnya perencanaan. Akibatnya, proyek dengan anggaran besar justru dibiarkan terbengkalai.

“Di rest area ada hampir Rp200 miliar, di terminal ada sekitar Rp32 miliar. Dua-duanya idle, tidak termanfaatkan. Ini perencanaan yang buruk, dan tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya di pendopo Bupati Bangkalan.

Rest area seluas 14 hektare yang dibangun dengan dana besar hingga kini belum difungsikan. Huda menekankan, pemanfaatannya harus dirancang dengan tepat agar tidak kembali gagal. Beberapa ide mencuat, mulai dari destinasi wisata, pusat kuliner, hingga kampus kedokteran.

Foto Kunjungan Anggota Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bangkalan (Foto.Ismail Hs/Ketik.com)Kunjungan Anggota Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bangkalan (Foto: Ismail Hs/Ketik.com)

“Kalau hanya kuliner, saya khawatir nasibnya sama: terbengkalai. Harus ada konsep besar agar kawasan itu hidup,” ujarnya.

Selain rest area, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga belum dioperasikan, padahal kebutuhan masyarakat terhadap air bersih sangat mendesak. Terminal Bangkalan pun disorot karena kondisinya tak termanfaatkan. 

DPR bahkan mendorong agar terminal tersebut dialihfungsikan menjadi pusat pengolahan sampah yang bisa bekerja sama dengan Surabaya.

Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR menyatakan tidak keberatan jika ada perubahan skema pemanfaatan proyek-proyek tersebut. Namun, DPR menegaskan perlunya pengawalan serius agar rencana tidak berhenti di atas kertas.

“Presiden Prabowo perlu turun tangan. Strategi apa yang bisa memastikan pembangunan di Madura tidak lagi menghasilkan aset mangkrak, tapi benar-benar mendongkrak ekonomi rakyat,” pungkas Huda.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menambahkan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah akses air bersih. Menurutnya, PDAM baru mampu memenuhi sekitar 11 persen dari total kebutuhan.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. SPAM di Tangkel sangat penting, karena bisa meng-cover kawasan perumahan dan ekonomi sekitar Suramadu. Misalnya di Koko City, ada 1.800 unit rumah, tapi air bersihnya belum terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, Bangkalan juga belum memiliki tempat pengolahan sampah. Padahal, isu ini sudah menjadi perhatian sejak lama. Ia berharap dukungan penuh DPR agar lahan idle bisa disulap menjadi fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Tak hanya soal kebutuhan dasar, rest area seluas 14 hektare juga dinilai punya potensi besar menjadi pusat pertumbuhan baru di Madura. Jika dihidupkan dengan konsep terpadu seperti kampus, wisata, dan pusat kuliner, kawasan itu diyakini bisa melahirkan keramaian baru yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Kalau ada kampus, ada mahasiswa, ada wisata, pasti muncul komunitas baru. Ini bisa jadi titik awal mengurangi ketimpangan dengan Surabaya,” kata Lukman.

Bupati menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR, Bangkalan berpeluang mengubah proyek mangkrak menjadi lokomotif ekonomi baru di Madura.(*)

Tombol Google News

Tags:

kunjungan anggota Komisi V DPR RI Bangkalan Madura