KETIK, BLITAR – Jalan utama di kawasan Rejoso, Kabupaten Blitar, kembali berubah menjadi parkiran raksasa truk-truk pengangkut tebu.
Kemacetan parah yang terjadi sejak Kamis pagi, sekitar pukul 10.00 WIB, menjadi bukti bahwa persoalan klasik yang mengiringi musim giling di Pabrik Gula Rejoso Manis Indonesia (RMI) belum juga menemukan jalan keluar, Kamis 26 Juni 2025.
Barisan panjang truk terpantau mengular lebih dari satu kilometer ke arah utara dan setengah kilometer ke arah selatan dari gerbang utama pabrik. Arus lalu lintas praktis lumpuh, memaksa aparat dari Polsek Binangun turun langsung ke lokasi untuk mengatur arus kendaraan dan meredam kepadatan.
Namun bagi warga Rejoso, kehadiran polisi hanya menjadi solusi tambal sulam untuk sebuah masalah struktural yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.
“Setiap musim giling ya begini. Sudah bertahun-tahun. Truk-truk antre di jalan umum, bikin macet, bikin usaha sepi. Ini jalan masyarakat, bukan halaman parkir pabrik,” ungkap Sugiarto (45), pemilik warung makan yang sehari-hari membuka lapak di pinggir jalan utama Rejoso.
Keluhan serupa datang dari Tatik (39), pemilik toko kelontong yang omzetnya turun drastis setiap kali antrean truk mulai membanjiri jalan.
“Pembeli malas mampir kalau jalanan begini. Kadang anak sekolah dan pegawai juga telat gara-gara macet. Kami ini cuma minta jalanan kami jangan dijadikan tempat parkir. Masa segitu sulitnya bikin lahan khusus antrean di dalam pabrik?” ujarnya dengan nada geram.
Warga menilai, biang kerok utama dari kemacetan ini adalah tidak tersedianya lahan khusus atau sistem antrean yang terorganisir bagi truk-truk tebu. Para sopir terpaksa memarkir kendaraan mereka di badan jalan, menunggu giliran bongkar muatan yang bisa berlangsung berjam-jam.
Namun yang membuat warga semakin kecewa adalah sikap manajemen pabrik yang dianggap tidak transparan dan enggan terbuka terhadap persoalan yang jelas-jelas merugikan masyarakat.
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Putut Hindaruji, Public & Government Relation Manager PT RMI, tidak mendapat tanggapan. Hingga berita ini diterbitkan, panggilan telepon yang dilakukan redaksi tidak diangkat, dan pesan WhatsApp yang dikirimkan pun tidak dibalas.
“Kami heran, ini pabrik besar tapi seperti tidak punya tanggung jawab sosial. Warga terus dirugikan, tapi tidak ada satu pun pejabatnya yang mau bicara,” ujar Sugiarto, dengan nada kesal.
Selain mengganggu mobilitas harian, antrean truk juga dinilai warga membahayakan keselamatan. Pengendara sepeda motor dipaksa melintas di sela-sela sempit antara badan truk, meningkatkan risiko kecelakaan.
Beberapa pelajar dan pekerja mengaku terlambat akibat jalanan yang tak bisa dilalui tepat waktu. Tak hanya itu, roda ekonomi lokal pun ikut terganggu.
“Warung, toko, semua kena dampaknya. Sudah rugi waktu, rugi omzet juga. Kami nggak minta banyak, cuma minta keadilan. Jalan ini harusnya untuk semua warga, bukan dimonopoli logistik industri,” tambah Sugiarto.
Melihat kondisi yang terus berulang tanpa penyelesaian konkret, warga kini meminta pemerintah daerah turun tangan. Mereka menuntut agar Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan instansi terkait segera menertibkan aktivitas logistik di sekitar pabrik.
“Kalau hanya dibiarkan, ini akan terus begini tiap tahun. Pemerintah jangan tutup mata. Harus ada regulasi atau sanksi bagi industri yang merampas ruang publik,” ujar Tatik.(*)
Sumber: www.porprovjatim.com
