KETIK, PASAMAN BARAT – Tokoh pemuda Pasaman Barat, Tri Tegar Marunduri melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Ia menilai sejumlah program unggulan Yulianto-M. Ihpan belum menunjukkan hasil, meski saat ini telah memasuki tahun kedua pemerintahan.
Menurut Tegar, beberapa janji utama seperti pemilihan wali nagari (Pilwana) yang dijadwalkan pada 2025 belum terlaksana. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, khususnya PPPK paruh waktu, juga dinilai masih jauh dari harapan.
“Program UHC Plus, satu dokter per nagari, dan satu bidan per jorong juga terancam gagal. Secara keseluruhan, program unggulan belum menunjukkan hasil di tahun pertama,” ujarnya saat diwawancara media pada Jumat 27 Maret 2026.
Ia juga mengkritisi pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD dan kepala daerah di tengah sulit nya kondisi APBD Pasbar.
Tri Tegar Marunduri menilai pengadaan kendaraan dinas dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah terkesan kurang etis, terutama ketika sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat belum terealisasi.
“Yang menonjol justru pengadaan mobil dinas. Di situasi hari ini, ketika program strategis belum berjalan maksimal, penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah untuk kendaraan dinas tentu menimbulkan pertanyaan publik,” ujarnya.
Menurut Tegar, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Sejumlah program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sendiri hingga kini memang belum menunjukkan realisasi yang jelas di lapangan. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan praktisi hukum.
Program yang dijanjikan, seperti berobat gratis, satu dokter di setiap nagari, pendidikan gratis 12 tahun, 1.000 tahfiz, 1.000 wirausaha, hingga distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pasaman Barat, Hamid Yasin turut berkomentar. Ia menegaskan adanya ketidaksesuaian antara janji politik dan realisasi di lapangan. Ia juga menyoroti klaim capaian pembangunan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil.
“Banyak program yang diklaim sebagai keberhasilan daerah sebenarnya adalah titipan dari pusat atau swasta. Laporan capaian bertolak belakang dengan fakta di lapangan, ditambah kurangnya keterbukaan terkait dana CSR,” ujar Hamid.
Menurutnya, pemerintah daerah lebih banyak berperan sebagai pelaksana, bukan perancang utama program-program tersebut.
Sebelumnya, Pemkab Pasaman Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika gencar mempublikasikan capaian satu tahun kepemimpinan Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan. Berbagai program ditampilkan, mulai dari renovasi puskesmas, pengadaan ambulans, pembangunan ruang kelas, hingga proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Namun, narasi tersebut juga menuai tanggapan dari praktisi hukum Pasaman Barat, Hamidan, SH. Ia menilai klaim yang menyebut seluruh pembangunan sebagai hasil kerja pemerintah daerah tidak sepenuhnya tepat.
“Tidak semua proyek dibiayai oleh APBD kabupaten. Ada yang berasal dari APBD provinsi hingga APBN dan dana transfer pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH) sawit,” kata Hamidan.
Ia mencontohkan pembangunan sisi darat Pelabuhan Teluk Tapang yang dibiayai melalui APBN oleh Kementerian Perhubungan, serta normalisasi sungai yang menjadi kewenangan balai wilayah sungai.
“DBH itu bukan pendapatan asli daerah, melainkan dana dari pusat yang dibagikan ke daerah. Jadi tetap ada peran pemerintah pusat,” jelasnya.
Hamidan menegaskan, pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan hasil kolaborasi lintas pemerintahan, sehingga klaim sepihak berpotensi menyesatkan persepsi publik.
“Kalau narasinya seolah-olah semua hasil kerja sendiri, itu tidak fair. Masyarakat berhak tahu bahwa ini kerja bersama,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rilis resmi refleksi satu tahun kepemimpinan, Pemkab Pasaman Barat menyatakan telah melakukan berbagai upaya pembangunan sepanjang periode 25 Maret 2025 hingga 25 Maret 2026.
“Berbagai capaian, dedikasi, dan kerja keras telah dilakukan demi Pasaman Barat yang lebih baik,” demikian pernyataan dalam rilis tersebut.
Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang dinilai turut berkontribusi dalam mendukung jalannya pembangunan melalui partisipasi dan masukan konstruktif.(*)
![Thumbnail Berita - [Foto] Masyarakat Kota Palembang Padati Jembatan Ampera untuk Salat Ied](https://ketik.com/assets/upload/20260321175639imgl22790.webp)
