KETIK, SURABAYA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur mengeluarkan enam poin dalam rangka menjaga kondusivitas ekonomi di tengah isu demonstrasi. Terlebih beberapa hal yang menjadi sorotan mengenai kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai tidak memuaskan.
Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf menilai, pandangan terkait kepemimpinan Gubernur Khofifah harus benar-benar dilakukan dengan perspektif yang rasional dan realistis.
"Sebagai organisasi pelaku usaha muda, HIPMI Jatim merasa 'berkepentingan' merespons situasi dan isu terkini dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas iklim usaha dan investasi di Jawa Timur dengan tidak mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi," katanya dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 26 Agustus 2025.
Kendati demikian, menurutnya, demokrasi termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh bertentangan hingga menganggu kepentingan publik lainnya.
"Termasuk aktivitas usaha dan investasi yang harus tetap dijaga," lanjut Ahmad Salim Assegaf.
Lanjutnya, HIPMI Jatim berkomitmen untuk tetap sejalan dan selaras bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
"Sekaligus kepada seluruh BPC HIPMI kabupaten/kota beserta seluruh kader HIPMI se-Jawa Timur untuk tidak terpancing dan terpantik situasi dan isu yang menimbulkan potensi kegaduhan di daerah masing-masing," tegasnya.
Sementara itu, HIPMI Jatim mengapresiasi berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak lantaran membantu pelaku usaha mikro dalam mendapatkan akses modal.
Beberapa program tersebut di antaranya, Prokesra Bank UMKM Jatim yang hingga Maret 2025, tercatat1.989 debitur telah merasakan manfaat program ini.
Di samping itu, HIPMI Jatim juga menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional melalui inisiatif Rumah Kurasi dan Communal Branding.
Program ini memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan ekspor serta peningkatan kemudahan perizinan. Sepanjang 2024-2025, sebanyak 98,52 persen pelaku UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal dari BPJH.
Capaian ini didukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim kuartal I 2025 mencapai Rp819,30 triliun.
"Meningkat Rp16,85 triliun dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan peternakan," jelas Salim Assegaf. (*)
