KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2027 sebagai forum strategis dalam menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Aula Multatuli, kompleks sekretariat daerah setempat, Selasa, 13 Januari 2026.
Forum ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029.
Selain itu, melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Lebak H. Amir Hamzah dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebak Juwita Wulandari, staf ahli bupati, para asisten daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direktur BUMD, pimpinan lembaga nonstruktural, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan dan sosial.
Turut hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pengusaha, akademisi, mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Lebak mengikuti kegiatan secara daring.
Tak itu saja, pada forum sama juga menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Banten serta akademisi Universitas Setiabudi, H. Agus Sutisna.
Dalam forum tersebut, Pemkab Lebak menetapkan empat fokus utama pembangunan daerah tahun 2027, yakni pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama konektivitas ekonomi dan akses pelayanan dasar, penguatan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan daerah melalui sektor pertanian yang berkelanjutan.
Kemudian, penataan wilayah perkotaan guna mendorong transformasi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang efisien dan inklusif, serta penanggulangan kemiskinan sebagai capaian akhir pembangunan dengan mendorong masyarakat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif.
Wakil Bupati Lebak, H. Amir Hamzah dalam sambutannya menegaskan bahwa keempat fokus tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
"Pembangunan infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan daya tarik kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Dengan sinergi tersebut, kata dia, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
“Keempat fokus ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari 15 proyek strategis daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak. Tujuannya agar pembangunan tidak hanya terukur secara angka, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ucap wabup.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor dua di Pemkab Lebak itu juga memberikan penegasan agar proses perencanaan pembangunan tidak berhenti pada aspek administratif semata.
Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengubah pola pikir dalam menyusun perencanaan agar lebih peka terhadap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Perencanaan harus berbasis pada realitas masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus benar-benar menjadi solusi atas persoalan rakyat, bukan sekadar memenuhi keinginan birokrasi,” tegasnya.
Sejumlah persoalan prioritas yang dinilai perlu segera ditangani di antaranya kondisi infrastruktur jalan, penanggulangan banjir, penataan pasar, peningkatan pelayanan RSUD, serta penanganan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Lebak Gedong.
Sementara itu, melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini, Pemkab Lebak berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan semangat gotong royong dan birokrasi yang responsif maka hasil pembangunan diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lebak.
Ketua DPRD Kabupaten Lebak dalam pemaparannya menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pembangunan tahun 2027 harus menyentuh sektor-sektor fundamental yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tetap menjadi prioritas, terutama untuk membuka aksesibilitas wilayah terpencil.
"Namun, pembangunan fisik harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan sosial budaya guna membentuk sumber daya manusia Lebak yang unggul," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan ekonomi kreatif dan UMKM juga penting sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global. (")
