KETIK, BLITAR – Ketegangan antara DPRD Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 akhirnya menemukan titik terang.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, atau yang akrab disapa Pak Kuwat, menegaskan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk segera mengesahkan APBD-P.
“Alhamdulillah eksekutif dengan legislatif sudah deal. Tinggal menunggu rapat Bamus (Badan Musyawarah) saja. Saya kira rapat paripurna terkait hal itu bisa secepatnya digelar,” ungkap Kuwat di hadapan awak media, Jumat 29 Agustus 2025.
Pernyataan Kuwat disampaikan saat dirinya menemui ratusan massa dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar.
Menurutnya, dinamika yang sempat terjadi antara DPRD dan Pemkab merupakan hal wajar dalam proses politik. “Saya melihat ini bagian dari berjalannya demokrasi di Kabupaten Blitar. Proses menuju kesepakatan memang penuh dinamika, tapi akhirnya bisa tercapai. Terimakasih juga kepada GPI dan masyarakat yang terus mengawal,” imbuhnya.
Kuwat menegaskan bahwa DPRD sangat terbuka terhadap kritik dan dukungan masyarakat. “Dukungan moril dari masyarakat sangat berarti bagi kami untuk menuntaskan tugas ini. Semua demi Kabupaten Blitar yang lebih baik,” tukasnya.
Di sisi lain, Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk pengawalan agar pengesahan APBD-P benar-benar terealisasi.
“Ini sudah menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar untuk bisa segera merasakan hasil pembangunan daerah. Kalau rapat paripurna tidak jadi digelar, kami akan kembali turun dengan massa yang jauh lebih besar,” tegas Jaka di tengah orasi.
Meski begitu, Jaka juga menyampaikan apresiasi atas sikap Ketua DPRD yang memastikan paripurna pengesahan APBD-P segera dilaksanakan.
“Kami ucapkan terima kasih atas komitmen DPRD. Kami siap terus mengawal proses ini sampai tuntas, demi Blitar yang semakin maju dan masyarakat yang lebih sejahtera,” tuturnya.
Sebelumnya, tarik-ulur antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD-P memunculkan keresahan publik. Ketidakjelasan jadwal pengesahan membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Dengan adanya kesepakatan ini, publik kini menaruh harapan agar rapat paripurna benar-benar digelar dalam waktu dekat. Kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Blitar sekaligus meredam potensi konflik politik yang sempat memanas, serta memberi ruang optimisme baru bagi jalannya pembangunan di Kabupaten Blitar. (*)
